Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 06 Agustus 2022
Bukan Kenaikan Tarif, JK Usulkan Pembatasan Pengunjung ke Pulau Komodo

Pemandangan Pulau Padar dari ketingian. (Foto:MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3.75 juta untuk menikmati wisata Pulau Komodo dan Padar menuai kecaman dari pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penolakan tersebut berujung dengan aksi aksi demonstrasi dan mogok.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 11 Jusuf Kalla (JK) mengaku prihatin dengan kondisi Labuan Bajo saat ini.

Menurut JK, kebijakan kenaikan harga wisata dunia itu mengusik ketenangan daerah tujuan wisata Komodo tersebut.

Baca Juga:

Sandiaga Komentari Kenaikan Tiket Wisata Pulau Komodo

JK mengatakan, Pulau Komodo saat ini sudah mendunia. Bahkan sudah menjadi destinasi favorit yang menyedot ribuan wisatawan. Dengan pemberlakuan tarif baru yang tinggi secara signifikan dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo.

Menurut dia dengan aturan baru itu terkena imbasnya adalah dunia wisata. Sementara pada sektor tersebut banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya. Perhotelan, kuliner, pelayaran, unit usaha usaha kecil masyarakat hingga nelayan penangkap ikan yang membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar ikut terkena imbasnya.

Demikian halnya dengan penerbangan yang sebelumnya ramai, juga terancam kehilangan penumpang.

"Karena itu tarif ini perlu dievaluasi. Dan saya usulkan tarifnya diturunkan, katakanlah Rp 1 juta dan pengunjung dibatasi dengan kuota, misalnya 500 orang per hari. Jadi angka tersebut terukur dapat Rp 500 juta tiap hari, dan per bulan bisa Rp 15 miliar. Lebih pasti," tegas JK.

Baca Juga:

Naiknya Tarif Masuk Pulau Komodo Timbulkan Shock Pelaku Usaha Lokal

Dengan demikian, ucapnya, masyarakat tetap mendapat penghasilan karena hotel hidup, restoran hidup dan lain lainnya semua memiliki efek. Kota Labuan Bajo bisa hidup kembali.

Ia berpandangan, kalau orang berwisata ke Pulau Komodo dan Padar itu datangnya hanya sekali seumur hidupnya.

Maka menurutnya, wisata itu harus memberikan ketenangan. Kalau di daerah wisata tidak tenang, ramai aksi demo, maka wisatawan tidak akan datang.

"Jadi itu kita turunkan tarif Rp 1 juta dan kita batasi jumlah pengunjung sampai 500 hari tiap hari," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pulau Komodo dan Padar, Dari Pasir Merah ke Wisata Mewah

#Pulau Komodo #Labuan Bajo #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Istilah termul yang digunakan JK itu merujuk kepanjangan dari Ternak Mulyono. Adapun, Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan
Wisnu Cipto - Minggu, 19 April 2026
 JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Indonesia
Batasi 1.000 Wisatawan Sehari, Taman Nasional Komodo: Banyak Wisata Lain di Flores
Balai Taman Nasional (BTN) Komodo mengimbau wisatawan untuk tidak hanya fokus ke kawasan Taman Nasional Komodo, yang kini menerapkan kuota kunjungan harian sebanyak 1.000 orang
Wisnu Cipto - Rabu, 15 April 2026
Batasi 1.000 Wisatawan Sehari, Taman Nasional Komodo: Banyak Wisata Lain di Flores
Indonesia
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Politikus Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan APBN Indonesia masih kuat dan mampu menahan dampak kenaikan energi global, merespons usulan Jusuf Kalla soal kenaikan BBM.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Indonesia
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal sosok orang besar di balik ijazah palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) geram namanya ikut diseret-seret dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi)
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Geram Dituduh Bohir Ijazah Palsu Jokowi, JK Polisikan Rismon Sianipar
Berita Foto
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Maret 2026
Sejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Wapres ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Kepolisian resmi menghentikan perkara penabrakan pagar rumah JK karena pihak korban tidak membuat laporan resmi ke kepolisian.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Februari 2026
Cewek Tabrak Pagar Rumah JK Sepakat Bayar Ganti Rugi Rp 25 Juta, Polisi Hentikan Perkara
Bagikan