Bukan Daerah Otonom, Ibu Kota Baru Setara Putrajaya di Malaysia

MerahPutih.com - Mendagri Tjahjo Kumolo menilai ibu kota baru nanti bukan daerah otonomi. Nantinya, wilayah ibu kota di Kalimantan Timur nanti akan seperti Putrajaya Kuala Lumpur, Malaysia, atau kawasan BSD.

"Yang saya pahami ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten, atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah Jakarta ya ada BSD," kata Tjahjo di kepada wartawan di Gedung Kemendagri, Selasa (27/8).

Baca Juga

Bupati PPU Amankan Lahan Target Ibu Kota RI Baru

Terkait regulasi, pemerintah akan membahas bersama dengan DPR seandainya undang-undang atau regulasinya perlu direvisi.

"Ini lagi merancang. Sambil jalan sambil nanti dibangun. Kalau sudah selesai regulasi dengan DPR, Setneg akan mengurus bagaimana administrasi tata kelola pemerintahan. Setneg juga mengurus apa fungsi-fungsi kementerian yang akan jalan nanti. Mungkin setelah dua tahun atau setelah tiga tahun baru proses pembangunan. Ini secara fisik belum," jelasnya.

Dia mengatakan tahap sekarang masih menunggu proses perencanaan dan proses pembangunan. Blueprint atau kerangka pembangunan ibu kota baru akan ditangani oleh Bappenas secara infrastruktur antara Kutai Kartanegara dan Paser.

"Kedua ada pelabuhan laut dalamnya, ada tangki BBM-nya, kemudian dua bandara ada di situ, internasional sudah ada, yang ketiga itu dari sisi geologinya sudah clear bukan daerah ancaman lempengan gempa, kemudian yang ketiga ada tanah negara yang sudah siap," paparnya.

Baca Juga

Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Bakal Jadi Daerah Otonomi Khusus?

Tjahjo berharap, pemindahan ibu kota tersebut akan mengurangi beban Jakarta yang dinilaimya sudah mempunyai berbagai masalah akut.

"Secara prinsip enggak ada masalah karena beban Jakarta terlalu berat. Urusan air bersih saja sudah menjadi problem. Kalau ga salah kan pusat perekonomian kan tetap ditempatkan di sini," ujar Tjahjo.

Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih. Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis.

Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Baca Juga

Ketua DPRD Bangga Akhirnya Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar. (Knu)