Budi Gunawan: Transaksi Penyelundupan Capai Rp 216 Triliun

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Budi Gunawan: Transaksi Penyelundupan Capai Rp 216 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mengungkap kasus penyelundupan saat konferensi pers di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyatakan nilai total transaksi penyelundupan mencapai Rp 216 triliun dalam empat tahun terakhir.

"Dari data intelijen keuangan, selama kurun waktu empat tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih Rp 216 triliun," ujar BG.

Menurut BG, industri dalam negeri tengah mengalami tekanan besar akibat harus bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Kini, hal itu diperparah dengan produk selundupan.

Baca juga:

BG Harap Pilkada 2024 di Era Pemerintahan Prabowo Subianto Netral

Ia menjelaskan bahwa desk pencegahan penyelundupan telah berhasil mengidentifikasi modus operandi yang kerap digunakan para pelaku.

"Seperti ketidaksesuaian dokumen, kemudian ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uangnya," jelasnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan 213 penindakan terkait kasus penyelundupan.

"Barang-barang yang disita berupa produk garment, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika, dan lainnya," ujarnya.

BG menegaskan, upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dan kementerian terkait dalam memberantas penyelundupan demi menciptakan iklim ekonomi yang sehat.

"Karena pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi yang sehat, sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha industri di dalam negeri kita," ujarnya.

Baca juga:

BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan

BG menambahkan, kasus-kasus yang terungkap ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus penyelundupan, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengejar kasus-kasus lainnya.

"Selain upaya penindakan, kami juga melakukan langkah preventif, termasuk memberikan peringatan di titik-titik rawan jalur penyelundupan," tambahnya.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah rawan, pemerintah juga akan memusnahkan barang bukti yang sudah diamankan.

"Hari ini juga akan dilakukan pemusnahan beberapa barang bukti secara simbolis hasil daripada penindakan yang sama-sama nanti akan bisa kita lihat setelah rilis ini," tutupnya. (Pon)

#Budi Gunawan #Penyelundupan #Bea Cukai
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Gagalkan Penyelundupan Happy Water 1,7 Kg di Bandara Soetta, WNA China dan Malaysia Ditangkap
Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba happy water di Bandara Soekarno-Hatta. WNA asal China dan Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Polisi Gagalkan Penyelundupan Happy Water 1,7 Kg di Bandara Soetta, WNA China dan Malaysia Ditangkap
Indonesia
Buka Lahan dengan Cara Membakar Kini Dilarang, Pemerintah: Gunakan Teknologi yang Modern
Membuka lahan dengan cara membakar tidak bisa dibenarkan karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Buka Lahan dengan Cara Membakar Kini Dilarang, Pemerintah: Gunakan Teknologi yang Modern
Indonesia
Saat Gerakan Kibarkan Bendera Cerita One Piece Disebut Bentuk Provokasi
Jika pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, Budi Gunawan memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
Saat Gerakan Kibarkan Bendera Cerita One Piece Disebut Bentuk Provokasi
Indonesia
Menko Polkam: Pengibaran Bendera One Piece Nodai Simbol Negara
Gerakan pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera Merah Putih.
Wisnu Cipto - Sabtu, 02 Agustus 2025
Menko Polkam: Pengibaran Bendera One Piece Nodai Simbol Negara
Indonesia
Menko BG Ancam Pidanakan Pengibar Bendera One Piece
Ada upaya kesengajaan untuk menghina simbol negara dalam menyebarkan narasi pengibaran bendera One Piece itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Menko BG Ancam Pidanakan Pengibar Bendera One Piece
Indonesia
BG Jamin Duit Nasabah Tak Berkurang Sedikitpun Meski 3 Bulan Tak Ada Aktivitas
BG memastikan bahwa pemerintah akan mendengar aspirasi masyarakat dan menjamin perlindungan dana nasabah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 Juli 2025
BG Jamin Duit Nasabah Tak Berkurang Sedikitpun Meski 3 Bulan Tak Ada Aktivitas
Indonesia
Penyelundupan 96 Ribu Telur Penyu Digagalkan, Kerugian Ekologis Rp 9.6 M Berhasil Diselamatkan
Aksi jaringan pelaku penyelundupan telur penyu lintas negara lewat Pelabuhan Sintete Sambas, Singkawang Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil digagalkan
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Penyelundupan 96 Ribu Telur Penyu Digagalkan, Kerugian Ekologis Rp 9.6 M Berhasil Diselamatkan
Indonesia
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Kebijakan ini merupakan upaya serius pemerintah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri legal dari praktik-praktik curang yang makin merajalela.
Dwi Astarini - Jumat, 11 Juli 2025
Dukung Satgas Rokok Ilegal, Jaga Penerimaan Negara dan Lindungi Industri Legal
Indonesia
Menko Polkam Pamer Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 81,2 Persen
Budi Gunawan menegaskan, hasil survei itu menunjukkan pemerintah mendapatkan rapor biru pada lima aspek utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Menko Polkam Pamer Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 81,2 Persen
Indonesia
Menko Polkam Tanggapi Rencana Keluarga Juliana Marins Gugat Pemerintah Indonesia
Menko Polkam sebut Presiden Prabowo sudah membahas permasalahan ini dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Menko Polkam Tanggapi Rencana Keluarga Juliana Marins Gugat Pemerintah Indonesia
Bagikan