Budi Gunawan Dinilai Offside Buntut Pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 25 Maret 2023
Budi Gunawan Dinilai Offside Buntut Pernyataan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan saat memberikan sambutan pada peresmian gedung PYCH di Jayapura, Selasa. (ANTARA/HO/Humas Polda Papua)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai sudah keluar jalur.

Pasalnya, ucapan Budi Gunawan seolah mengisyaratkan dukungan ke kandidat calon presiden. Karenanya, pria yang karib disapa BG itu diminta hati-hati dalam mengeluarkan statement.

Baca Juga

Waketum PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu

"Saya kira Pak Budi Gunawan mestinya lebih berhati-hati dan memahami bahwa dirinya tidak memiliki keharusan untuk ikut angkat bicara terkait isu tersebut," kata pengamat militer Khairul Fahmi di Jakarta, Sabtu (25/3).

Fahmi menjelaskan, wewenang BIN diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dua kali. Terakhir dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2020.

"Jika disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN, menurut saya pernyataan itu sebenarnya sudah offside ya. Sudah di luar koridor tugas," ujarnya.

Fahmi memahami sebagai Kepala BIN, BG memang mempunyai tanggung jawab untuk ikut memantau beragam isu yang berkaitan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan.

Baca Juga

Gerindra Nilai Wacana Prabowo-Ganjar Hal yang Wajar

Namun, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS ini mengingatkan, semua produk BIN hanya wajib disampaikan kepada Presiden.

"Karena kliennya BIN itu presiden, bukan publik. Kalaupun BIN harus ikut bicara di hadapan publik, itu mestinya ya terkait hal-hal yang bersifat migitasi maupun peringatan dini," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Fahmi, ucapan BG tak bisa serta-merta disimpulkan sebagai bentuk dukungan BIN terhadap Prabowo.

Namun, lanjut Fahmi, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan BG dengan perannya sebagai bagian dari komunitas intelijen yang memiliki kapasitas untuk melakukan upaya propaganda, penggalangan, pembentukan persepsi hingga kontra intelijen.

"Saya lebih melihat pernyataan itu sebagai bentuk kegenitan untuk terlibat dalam isu yang sedang banyak diperbincangkan, termasuk oleh sejumlah pejabat lain dalam pemerintahan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Ucapan Aura Jokowi Pindah ke Prabowo Dinilai Cara BG Pengaruhi Dukungan PDIP

#Badan Intelijen Negara (BIN) #Budi Gunawan #Prabowo Subianto #Presiden Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Cari link live streaming sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa hari ini? Tonton langsung kesaksian eksklusif Presiden ke-7 RI Jokowi di PN Jaktim lewat tautan resmi ini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Link Live Streaming Gratis Sidang Kasus Ijazah Palsu: Detik-detik Kesaksian Jokowi
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan