Bocoran Job Baru Brigjen Aris Budiman, Dir Penindakan KPK yang Sempat Bikin Heboh
Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). (ANTARA
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membocorkan masa depan Direktur Penyidikan KPK Brigjen (pol) Aris Budiman.
Aris akan ditarik dari KPK dan dikembalikan ke Polri. Aris ditarik dalam rangka promosi jabatan. "Promosi, kayak mas Heru deputi penindakan yang juga promosi ke BNN," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (2/3).
Saut menilai, selama dua tahun terakhir ini kinerja Aris cukup baik dan inovatif. Namun, Saut mengaku pihaknya tak bisa menahan Aris untuk tetap di KPK bila Polri menariknya untuk ditempatkan pada posisi lain.
"Kalau menahan ya tidak bisa lah, itu kan induk organisasinya. Tapi kalau saya nilai dua tahun ini saya lihat yang bersangkutan cukup perform dan inovatif," jelasnya.
Sejak ditinggalkan Irjen Heru Winarko yang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), posisi Deputi Penindakan KPK kosong.
Dalam waktu dekat, KPK akan membuka lelang jabatan yang lowong tersebut. Saut mempersilakan bila Aris ikut mendaftar untuk menjadi Deputi Penindakan.
"Setiap orang yang memenuhi syarat boleh lah ikut," pungkasnya.
Lebih lanjut, Saut menepis penarikan Aris oleh Polri terkait dengan sanksi terhadap dirinya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik beberapa waktu lalu. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis