BP Taskin Gelar Rakor Penyelarasan Data Terpadu Program Kemiskinan

Didik SetiawanDidik Setiawan - Jumat, 06 Desember 2024
BP Taskin Gelar Rakor Penyelarasan Data Terpadu Program Kemiskinan

Merahputih.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kanan) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kedua kanan) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko bersama Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Plt Kepala BPS, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan melakukan Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu Pensasaran Program Kemiskinan

Agenda rapat ini fokus pada penyelarasan data terpadu untuk pensasaran program pengentasan kemiskinan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan efektivitas program dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. (MP/Didik Setiawan).

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kanan) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kedua kanan) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kanan) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kedua kanan) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (tengah) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kiri) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (tengah) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kiri) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kiri) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kiri) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kedua kanan) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kanan) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (kedua kanan) bersama Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang (kanan) memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
#Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan #BPJS Kesehatan #BPJS Ketenagakerjaan
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Lifestyle
Skrining BPJS Kesehatan Kini Wajib, Ini Cara Daftarnya Secara Online
Skrining BPJS Kesehatan adalah pemeriksaan awal yang dirancang untuk mengetahui riwayat kesehatan peserta JKN-KIS
ImanK - Senin, 08 September 2025
Skrining BPJS Kesehatan Kini Wajib, Ini Cara Daftarnya Secara Online
Indonesia
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Irma mendorong BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran
Anggaran kesehatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dialokasikan sebesar Rp 244 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran
Indonesia
Wakil Ketua DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Lebih Inklusif: Lindungi Pekerja Formal dan Informal
Cucun Ahmad Syamsurijal sebut keberhasilan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja adalah bagian dari upaya membangun fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 11 Agustus 2025
Wakil Ketua DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Lebih Inklusif: Lindungi Pekerja Formal dan Informal
Fun
Cara Skrining Kesehatan BPJS Secara Online Lewat Aplikasi JKN dan Website
BPJS Kesehatan kini memberikan kemudahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan skrining riwayat kesehatan secara online
ImanK - Jumat, 11 Juli 2025
Cara Skrining Kesehatan BPJS Secara Online Lewat Aplikasi JKN dan Website
Indonesia
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Langkah yang diambil pemerintah ini, untuk mendorong penguatan sektor industri padat karya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Pemerintah Kurangi Beban Pengeluaran Industri Padat Karya, Kurangi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Indonesia
7,3 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan, Masih Bisahkan Akses Layanan?
Apabila peserta tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah atau membayar secara mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
7,3 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dinonaktifkan, Masih Bisahkan Akses Layanan?
Indonesia
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
7,39 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak tercatat dalam DTSEN dan dinilai sudah sejahtera.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN
Indonesia
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Mulai bulan Mei 2025 penetapan peserta PBI akan menggunakan basis data DTSEN
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Dinas KPKP DKI tengah membuat kajian terkait pembangunan puskeswan. Barulah di 2026 pembangunan dilakukan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 10 Juni 2025
Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan
Bagikan