Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api

Kampanye BPJS Ketenagakerjaan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menuai kritik berbagai pihak setelah menyebar di media sosial.

Kritik itujuga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina. Anggota DPR mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang setiap hari mengedukasi pentingnya pencegahan risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi teladan utama dalam menerapkan standar keselamatan pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan pegawai,

ujar Vita dalam keterangannya, Senin (3/8).

Ia menuturkan, hal mendasar yang perlu diperhatikan bukanlah semata metode pelatihan, melainkan relevansi serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga:

PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan

Menurutnya, kualitas insan BPJS Ketenagakerjaan diuji melalui kinerja nyata di lapangan, bukan sekadar ketahanan fisik melintasi rintangan ekstrim.

Ukuran keberhasilan calon pegawai tidak ditentukan oleh keberanian melewati bara api, melainkan oleh integritas dalam mengelola amanah, profesionalisme kerja, serta empati terhadap peserta,

katanya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, indikator utama keberhasilan pegawai adalah kecepatan dan kualitas pelayanan dalam memastikan setiap pekerja mendapatkan hak perlindungan melalui lima program utama.

Adapun kelima program itu yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sebagai mitra pengawas, Komisi IX DPR pada prinsipnya mendukung setiap inovasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan organisasi dan terukur manfaatnya, selama tetap mengedepankan keselamatan. Namun, Vita menekankan bahwa keberanian simbolis tidak boleh mengaburkan esensi utama dari pelayanan publik itu sendiri.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah institusi publik dibangun melalui budaya kerja yang profesional, berintegritas, mengutamakan keselamatan, dan konsisten menghadirkan pelayanan terbaik. Itulah fondasi sesungguhnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat,

pungkasnya. (Pon)

#BPJS Ketenagakerjaan #Pendidikan Karakter #Pekerjaan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemenaker Akan Ubah Regulasi Ketenagakerjaan, Akomodir Gig Economy
Model kerja berbasis platform membuka peluang ekonomi yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama memerlukan pendekatan regulasi yang mampu mengakomodasi karakter hubungan kerja
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Kemenaker Akan Ubah Regulasi Ketenagakerjaan, Akomodir Gig Economy
Indonesia
DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api
Kualitas insan BPJS Ketenagakerjaan diuji melalui kinerja nyata di lapangan, bukan sekadar ketahanan fisik melintasi rintangan ekstrim.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Kritik Pembentukan Karakter Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Dengan Cara Berjalan di Atas Bara Api
Berita Foto
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Sejumlah pekerja melintas dekat badut yang tertidur di Kawasan JPO Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 20 Juli 2026
Angka Pekerja Informal di Jakarta Sentuh 1,98 Juta Orang
Indonesia
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Viral Tingginya Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua, Purbaya Lakukan Investigasi
Indonesia
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Angka pengangguran di Solo kini masih menembus 6.943 orang. Jumlah itu didominasi oleh lulusan SMA/SMK.
Soffi Amira - Sabtu, 27 Juni 2026
BPS: Pengangguran di Solo Masih 6.943 Orang, Didominasi Lulusan SMA/SMK
Indonesia
4 Tips Negosiasi Naik Gaji di Perusahaan, 83 Persen Karyawan Berhasil dengan Cara Ini
Salary Pulse Indonesia 2026 mencatat 83 persen pekerja berhasil mendapat kenaikan gaji setelah negosiasi. Simak empat tips mengajukan kenaikan gaji ini.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
4 Tips Negosiasi Naik Gaji di Perusahaan, 83 Persen Karyawan Berhasil dengan Cara Ini
Fun
Konten Kreator Kini Wajib Punya NIB? Begini Penjelasan Lengkap dan Aturan Terbarunya
Konten kreator kini wajib punya NIB. Lalu, apa itu NIB dan bagaimana cara mendaftarnya? Berikut adalah penjelasan lengkapnya.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Konten Kreator Kini Wajib Punya NIB? Begini Penjelasan Lengkap dan Aturan Terbarunya
Indonesia
Denny JA Ungkap Fenomena DVC, Kelas Sosial Baru di Era Kapitalisme Algoritma
Pendiri LSI, Denny JA mengatakan, bahwa Indonesia sedang menyaksikan kemunculan kelas sosial baru, yaitu Digitally Vulnerable Class (DVC).
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Denny JA Ungkap Fenomena DVC, Kelas Sosial Baru di Era Kapitalisme Algoritma
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Bagikan