BPN Soroti Keburukan Pelayanan Kesehatan era Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 09 Maret 2019
BPN Soroti Keburukan Pelayanan Kesehatan era Jokowi

Diskusi Polemik MNC Trijaya dengan 'Menakar Visi Kesehatan'. (MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengungkapkan bahwa ada penurunan pelayanan kesehatan di era Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Anggota BPN, Hermawan Saputra.

Dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya dengan 'Menakar Visi Kesehatan', Ia mengungkapkan bahwa manajerial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di era Jokowi sangat buruk.

"Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisut sebesar Rp 3,8 triliun pada 2014, Rp 5,9 Triliun pada 2015, dan Rp 9,7 Triliun pada 2016. Lalu di tahun 2018 Rp 9,8 triliyun," katanya, Sabtu (9/3).

Kartu BPJS Kesehatan. (AntaraFoto)
Kartu BPJS Kesehatan. (AntaraFoto)

Berlandaskan data tersebut Hermawan menilai bahwa BPJS sekarang sangat tidak baik. Bukan hanya merugikan orang warga sakit saja, namun rumah sakit penyelenggara kesehatan juga kesulitan.

"Masyarakat belum terlayani dengan baik, rumah sakit kesulitan membayar. Ini keprihatinan," sesalnya.

Ia melanjutkan, hal inilah kelak yang akan diperbaiki jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi dipercaya memimpin Indonesia.

"Nanti akan ada evaluasi dan penghitungan kelayakam dari program BPJS jika memang pak Prabowo-Sandi diberikan amanat," terangnya.

Selain BPJS, HermawanIa juga menyoroti fungsi Puskesmas sebagai pelayan kesehatan di era Jokowi.

"80 persen pelayanan kesehatan ada di Puskesmas sekarang justru malah tak terlihat," sebutnya.

Ia berpendapat, semua hal ini tak lepas dari anggaran negara yang tak berjalan dan diserap dengan baik. "Prabowo-sandi selalu gunakan seribu triliyun bocor setiap tahun," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga: Ini 4 Cara Mudah Bedakan KIS dengan BPJS Kesehatan!

#Pilpres 2019 #Joko Widodo #BPJS Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Cak Imin Janjikan Program Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Segera Terwujud
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala dalam mengakses layanan kesehatan akibat tunggakan iuran JKN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Cak Imin Janjikan Program Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Segera Terwujud
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Update Iuran BPJS Kesehatan 2026: Syarat Kenaikan & Tarif Terbaru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa opsi kenaikan iuran tetap terbuka di masa depan dengan syarat pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melampaui angka 6 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Update Iuran BPJS Kesehatan 2026: Syarat Kenaikan & Tarif Terbaru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Bagikan