Headline

BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Mei 2019
  BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP

Ibu Yusri Isnaeni, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Gelanggang Jakarta Utara, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Keluhan warga DKI Jakarta terkait tersendat dana Kartu Jakata Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) terjawab.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, miliaran dana untuk peserta didik itu kini masih tersimpan di Bank DKI. BPK DKI Jakarta menemukan rekening penampungan dana sehingga belum dimanfaatkan penerima bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan dana KJP yang masih tersimpan di rekening penampungan Bank DKI mencapai Rp130 miliar.

Menurut dia, ada dua kelompok siswa yang tidak mengambil KJP. Ada siswa yang masih bersekolah tetapi belum mengambil bantuan dari KJP, dan ada siswa yang sudah tidak terdaftar lagi di sekolah dan tidak mengambil dana KJP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengesahan APBD DKI
Pembahasan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 (@aniesbaswedan)

"Total Rp130 milliar, memang kenyataannya masih mengendap di Bank DKI," kata Ratiyono saat dihubungi, Selasa (21/5).

Sebagaimana diketahui untuk dana KJP berdasarkan APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp3,9 triliun.

Ratiyono menuturkan, untuk siswa yang masih terdaftar pihaknya tetap mencairkan dana KJP sesuai dengan nominal yang masih tersimpan. Untuk siswa yang sudah tidak terdaftar, dana KJP itu bakal dikembalikan ke dalam kas daerah.

"Kalau misalnya dulu posisinya 2014 dia masih SD dan sekarang SMP itu tetap dapat, karena dia masih lanjut ya itu hak dia," jelas Ratiyono.

Untuk saat ini, Ratiyono menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui berapa jumlah siswa yang belum menerima dana KJP dan berapa dana KJP yang akan dikembalikan ke kas daerah. Pendataan ulang tersebut baru akan selesai pada 29 Mei 2019 mendatang.(Asp)

#Kartu Jakarta Pintar #Dinas Pendidikan DKI #BPK #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Disdik DKI Jakarta menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk menekan distraksi digital dan melindungi kesehatan mental murid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Bagikan