Headline

BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Mei 2019
  BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP

Ibu Yusri Isnaeni, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Gelanggang Jakarta Utara, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Keluhan warga DKI Jakarta terkait tersendat dana Kartu Jakata Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) terjawab.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, miliaran dana untuk peserta didik itu kini masih tersimpan di Bank DKI. BPK DKI Jakarta menemukan rekening penampungan dana sehingga belum dimanfaatkan penerima bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan dana KJP yang masih tersimpan di rekening penampungan Bank DKI mencapai Rp130 miliar.

Menurut dia, ada dua kelompok siswa yang tidak mengambil KJP. Ada siswa yang masih bersekolah tetapi belum mengambil bantuan dari KJP, dan ada siswa yang sudah tidak terdaftar lagi di sekolah dan tidak mengambil dana KJP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pengesahan APBD DKI
Pembahasan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 (@aniesbaswedan)

"Total Rp130 milliar, memang kenyataannya masih mengendap di Bank DKI," kata Ratiyono saat dihubungi, Selasa (21/5).

Sebagaimana diketahui untuk dana KJP berdasarkan APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp3,9 triliun.

Ratiyono menuturkan, untuk siswa yang masih terdaftar pihaknya tetap mencairkan dana KJP sesuai dengan nominal yang masih tersimpan. Untuk siswa yang sudah tidak terdaftar, dana KJP itu bakal dikembalikan ke dalam kas daerah.

"Kalau misalnya dulu posisinya 2014 dia masih SD dan sekarang SMP itu tetap dapat, karena dia masih lanjut ya itu hak dia," jelas Ratiyono.

Untuk saat ini, Ratiyono menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui berapa jumlah siswa yang belum menerima dana KJP dan berapa dana KJP yang akan dikembalikan ke kas daerah. Pendataan ulang tersebut baru akan selesai pada 29 Mei 2019 mendatang.(Asp)

#Kartu Jakarta Pintar #Dinas Pendidikan DKI #BPK #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin mengakhiri praktik “kejar setoran” dalam pelaksanaan proyek-proyek APBD yang kerap menumpuk di akhir tahun.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Indonesia
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi program-program penting seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Bagikan