BPK DKI Jakarta Temukan Fakta Mengejutkan Terkait Dana KJP


Ibu Yusri Isnaeni, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP), di Gelanggang Jakarta Utara, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)
MerahPutih.Com - Keluhan warga DKI Jakarta terkait tersendat dana Kartu Jakata Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) terjawab.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, miliaran dana untuk peserta didik itu kini masih tersimpan di Bank DKI. BPK DKI Jakarta menemukan rekening penampungan dana sehingga belum dimanfaatkan penerima bantuan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan dana KJP yang masih tersimpan di rekening penampungan Bank DKI mencapai Rp130 miliar.
Menurut dia, ada dua kelompok siswa yang tidak mengambil KJP. Ada siswa yang masih bersekolah tetapi belum mengambil bantuan dari KJP, dan ada siswa yang sudah tidak terdaftar lagi di sekolah dan tidak mengambil dana KJP.

"Total Rp130 milliar, memang kenyataannya masih mengendap di Bank DKI," kata Ratiyono saat dihubungi, Selasa (21/5).
Sebagaimana diketahui untuk dana KJP berdasarkan APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp3,9 triliun.
Ratiyono menuturkan, untuk siswa yang masih terdaftar pihaknya tetap mencairkan dana KJP sesuai dengan nominal yang masih tersimpan. Untuk siswa yang sudah tidak terdaftar, dana KJP itu bakal dikembalikan ke dalam kas daerah.
"Kalau misalnya dulu posisinya 2014 dia masih SD dan sekarang SMP itu tetap dapat, karena dia masih lanjut ya itu hak dia," jelas Ratiyono.
Untuk saat ini, Ratiyono menjelaskan pihaknya masih belum mengetahui berapa jumlah siswa yang belum menerima dana KJP dan berapa dana KJP yang akan dikembalikan ke kas daerah. Pendataan ulang tersebut baru akan selesai pada 29 Mei 2019 mendatang.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Disdik DKI Jakarta akan Tambah Ratusan Yayasan Pendidikan untuk Program Sekolah Swasta Gratis
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

DPRD DKI Terima Aduan Calo Bantuan Pangan Bersubsidi KJP

PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun

Bentak Wartawan saat Ditanya soal SPMB, Kadisdik DKI Jakarta: Gue Capek Banget

PSI DKI Soroti Antrean Pangan Bersubsidi KJP seperti War Tiket Konser
