BPK Diminta Audit Secara Khusus Dana Otsus Aceh

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 Oktober 2017
BPK Diminta Audit Secara Khusus Dana Otsus Aceh

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk mengaudit secara khusus terhadap penggunaan dana otonomi khusus Aceh.

"Kami segera meminta BPK untuk mengaudit secara khusus penggunaan dana Otsus Aceh yang tujuannya adalah untuk melihat terhadap penggunaan dana tersebut yang telah berlangsung selama ini," kata Fadli Zon di Kantor Gubernur Aceh seperti dilansir antara, Senin (23/10).

Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon yang juga menjadi Ketua Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY saat bertemu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan pimpinan SKPA.

Menurut dia, dengan audit khusus tersebut nantinya dapat tergambar seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu digunakan secara maksimal pada bidang-bidang yang telah ditetapkan.

Ia mengatakan, kunjungan tim tersebut ke Aceh juga bagian untuk memantau dan melihat langsung terhadap perkembangan dan juga penggunaan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fadli Zon mengatakan dalam pertemuan dengan Pemerintah Aceh tersebut pihaknya juga telah mendengar dan menerima banyak masukan yang nantinya akan disampaikan kepada komisi terkait dan ditindaklanjuti saat kembali ke Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir sejumlah anggota Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY, yakni Fadhlullah, M Nasir Djamil, Irmawan, Firmandez dan Rufinus Hotmaulana.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keinginan untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana Otsus Aceh merupakan hak dari pemerintah pusat.

"Kita tetap konsisten dana otonomi khusus yang diberikan ke Aceh digunakan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan," kata Irwandi Yusuf. (*)

#FadliZon #DPR #Aceh #Otonomi Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Akses Air Bersih Warga Aceh Dikebut, Pemerintah Tambah 57 Titik Sumur Bor
Pekerjaan ini melengkapi penanganan 24 titik sumur bor lain yang lebih dulu dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I.
Dwi Astarini - 2 jam, 56 menit lalu
Akses Air Bersih Warga Aceh Dikebut, Pemerintah Tambah 57 Titik Sumur Bor
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Bulog memastikan, stok beras dan minyak goreng di Aceh aman menjelang Ramadan 2026. Hal itu dikatakan Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Kementerian Kesehatan memastikan sebanyak 964 relawan sudah dikerahkan di Aceh Tamiang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Bagikan