BPK Diminta Audit Secara Khusus Dana Otsus Aceh


Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk mengaudit secara khusus terhadap penggunaan dana otonomi khusus Aceh.
"Kami segera meminta BPK untuk mengaudit secara khusus penggunaan dana Otsus Aceh yang tujuannya adalah untuk melihat terhadap penggunaan dana tersebut yang telah berlangsung selama ini," kata Fadli Zon di Kantor Gubernur Aceh seperti dilansir antara, Senin (23/10).
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon yang juga menjadi Ketua Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY saat bertemu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan pimpinan SKPA.
Menurut dia, dengan audit khusus tersebut nantinya dapat tergambar seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu digunakan secara maksimal pada bidang-bidang yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan, kunjungan tim tersebut ke Aceh juga bagian untuk memantau dan melihat langsung terhadap perkembangan dan juga penggunaan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Fadli Zon mengatakan dalam pertemuan dengan Pemerintah Aceh tersebut pihaknya juga telah mendengar dan menerima banyak masukan yang nantinya akan disampaikan kepada komisi terkait dan ditindaklanjuti saat kembali ke Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir sejumlah anggota Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY, yakni Fadhlullah, M Nasir Djamil, Irmawan, Firmandez dan Rufinus Hotmaulana.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keinginan untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana Otsus Aceh merupakan hak dari pemerintah pusat.
"Kita tetap konsisten dana otonomi khusus yang diberikan ke Aceh digunakan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan," kata Irwandi Yusuf. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya

Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
