Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHKP) pemerintahan untuk tahun 2014 lebih dari 50 persen belum optimal.
"Dari 526 provinsi/kabupaten/kota yang dapat wajar tanpa pengecualian baru 30 persen," kata juru bicara BPK R. Yudi Ramdan, di BPK, Jakarta, Rabu (8/7).
Padahal, kata Yudi, target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)tahun 2014, BPK harus memberikan opini WTP setidaknya 60 persen dari keseluruhan daerah. Meski demikian, BPK akan terus mendorong agar target tersebut dapat terpenuhi.
"Karena standar akuntansi keuangan daerah tahun depan berbasis akrual," sambung Yudi.
Pada tahun depan, kata Yudi, kompleksitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bukan hanya 4 saja, tetapi bertambah tiga laporan. Sehingga kesiapan infrastruktur pemerintah daerah harus dimaksimalkan sebagai bukti komitmen dalam mengelola keuangannya. (mad)
Baca Juga:
BPK Jelaskan Alasan DKI Dapat Opini WDP
