Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018.
"Tim masih di lapangan jadi perkembangan kasus masih sangat, kemungkinannya masih banyak," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Menurut Basaria, pihaknya tengah mendalami keterlibatan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Pasalnya, dalam kasus ini tiga pejabat Pemprov Jambi menggelontorkan uang suap kepada DPRD untuk memuluskan pengesahan APBD Jambi tahun 2018.
"Ini masih dalam pemgembangan apakah ada perintah khusus atau tidak. Kita tidak bisa memastikan itu suatu keputusan dalam pengembangan," jelas Basaria.
Diketahui, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan lembaga antirasuah di Jambi dan Jakarta pada Selasa (28/11) kemarin.
Adapun keempat orang yang ditetapkan tersangka yakni Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan, Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifuddin.
Selain itu, lembaga antirasuah juga menyita uang sebesar Rp4,7 miliar yang diduga untuk menyiram anggota DPRD Jambi agar dapat mempermudah proses pengesahan APBD Jambi tahun 2018.
Dalam kasus ini, Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Supriyono sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
