Bongkar Pasang Menteri, Pengamat Sebut Itu Sesat

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 02 Agustus 2017
Bongkar Pasang Menteri, Pengamat Sebut Itu Sesat

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) tiba di ruangan untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu reshuffle kabinet kembali menjadi topik hangat pemberitaan media massa. Setelah aksi walk out Fraksi PAN DPR RI dalam voting keputusan RUU Pemilu, kabar tersebut semakin panas.

Sejumlah pengamat menganalisis, aksi walk out PAN menjadi alasan perombakan tersebut.

Menilai hal itu, pengamat politik UIN Jakarta Pangi Syarwi mengatakan, tidak elok juga membongkar kabinet hanya berlandaskan loyalitas.

"Tapi kalau hanya untuk mengotak-atik, saya pikir agak sesat politik juga, baiknya basisnya kinerja lah. Karena ini akan mengukur trust ke Jokowi juga," kata Pangi di Jakarta, Selasa (2/8).

Meski begitu, kata dia, faktor loyalitas atau basis politik dibutuhkan juga untuk menjaga kestabilan pemerintahan.

"Tujuan masuk ke kabinet, 'kan agar partai loyal mendukung pemerintah, itu, 'kan cara. Tapi kalau gak ada keberhasilan dalam kinerja dipertanyakan juga untuk apa kalau sering. Itu menggangu ritme kerja menteri dan pemerintahan," kata dia.

Ia pun berharap, bongkar pasang menteri kabinet menjadi yang terakhir kalinya, jika saja itu benar-benar terjadi.

"Kalau bisa ini terakhir kalinya, menjelang pilpres 2019, sama saja kan bongkar pasang menteri tapi tidak ada keberhasilan yang dicapai. Pasti akan mengganggu kerja menteri dan pemerintah," tandasnya. (Fdi)

Baca berita terkait reshuffle lainnya di: 'Reshuffle' Jilid III, Hanya Tuhan Dan Jokowi Yang Tahu

#Reshuffle Kabinet #RUU Pemilu #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Komisi II DPR RI lebih berhati-hati dalam menyusun perubahan UU Pemilu agar tidak kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Usulan Yusril yang menyebut ambang batas minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi di DPR RI, Said menilai angka tersebut belum ideal untuk representasi fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Bagikan