BNPT Waspadai Terorisme Masuk Parpol

MerahPutih.com - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) mengimbau pada masyarakat untuk berpolitik secara sehat dan tidak menganggap partainya paling benar. Hal itu sangat berbahaya karena bisa dijadikan pintu masuk terorisme di partai politik.

Direktur Pencegahan BNPT, Prof Irfan Idris, mengatakan BNPT tidak punya kewenangan mengurusi parpol. Namun demikian, pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap waspada masuknya jaringan radikalisme dan teroris lewat partai.

Baca Juga:

BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, Sekjen PKS: Pemikiran Sesat

"Jangan satu simbol dikatakan paling benar. Karena teroris sudah tidak menggunakan simbol-simbol. Kalau mau berpartai hati-hati," kata Irfan, dalam acara Workshop Nasional "Malaysia-Indonesia in Countering Radicalism, Extremism and Terrorism Through Digital Media", Rabu (27/9), di Hotel The Sunan Solo, Jateng, Rabu (27/9).

Dia mengatakan mengajak masyarakat membanjiri dunia dengan narasi kearifan lokal yang mempersatukan, agar tidak mudah terpancing. Terlebih perkembangan media digital saat ini sangat pesat.

Di sisi lain, Idris menyebutkan ada beberapa pihak yang selalu membuat narasi perpecahan. Termasuk membuat narasi indah namun ternyata menghancurkan.

"Memang ada orang yang setiap hari kerjaannya membuat narasi-narasi yang indah dilihat dan dibaca. Tapi isinya berbahaya, tujuannya menghancurkan. Seolah-olah mempersatukan dan sesuai budaya tapi aslinya tidak itu ada temuan," katanya.

Baca Juga:

BNPT Usul Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, PGI Sebut Langkah Mundur dan Keliru

Ia menambahkan tantangan persatuan saat ini tidak hanya secara nyata namun juga di dunia maya. Atas dasar itu harus diwaspadai

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sub-Direktorat Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Dentasemen Khusus Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88), AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan digital media menjadi sarana penyebaran narasi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme dengan berbagai tujuan. Mulai dari rekrutmen, propaganda, pemecahan masyarakat, serta dukungan terhadap paham terorisme.

"Identifikasi narasi-narasi semacam ini bisa dilakukan dengan memahami konteks narasi yang disebarkan. Karena ajakan mengesampingkan Pancasila dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia akan membahayakan keamanan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kepala BNPT Sebut Angka Kelompok Intoleran di Indonesia Mulai Menyusut