Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bank Milik Negaea, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan kridit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani porang untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas tersebut.
"Dukungan BNI terhadap pertanian subsektor komoditas porang akan terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan nilai ekspor serta perluasan area tanam komoditas porang ini," kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (22/8).
Baca Juga:
Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur
Sis Apik mengatakan, porang yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian, menjadi alternatif usaha yang memiliki potensi cukup besar dan menjanjikan untuk dikembangkan. Penyaluran KUR BNI pada sektor pertanian dilakukan secara klastering dan meliputi ekosistem dari hulu hingga hilir.
"Selain itu pemberdayaan BNI kepada UMKM untuk memperluas akses pasar melalui program Xpora yang mendukung produk berorientasi ekspor,” ujarnya.
Penyaluran KUR kepada petani porang merupakan upaya perseroan mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Hal tersebut sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo terus mendorong agar porang menjadi komoditas pertanian yang diekspor dan andalan baru sumber pangan di Tanah Air.
Kementerian BUMN pun telah menetapkan delapan klaster pertanian yaitu klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, klaster jeruk, klaster tanaman hias, klaster kopi, dan klaster porang. Melalui budi daya porang, petani diperkirakan bisa menghasilkan hingga Rp40 juta dalam kurun waktu 8 bulan.
Penyaluran KUR BNI meningkat 75 persen (yoy) dari sisi volume penyaluran dan 43 persen (yoy) dari jumlah UMKM maupun kelompok usaha kecil lainnya. Penyaluran KUR kepada klaster unggulan porang diharapkan membantu UMKM untuk mampu bertahan dalam menghadapi dampak wabah pandemi COVID-19.
Sampai dengan Juli 2021 realisasi penyaluran KUR BNI di sektor pertanian mencapai Rp 5,1 triliun yang dirasakan oleh 116.427 penerima KUR di seluruh Indonesia. (Pon)
Baca Juga:
Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022
