Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat

Pembangunan rumah. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi V DPR RI Syafiuddin memberikan tanggapan atas rencana pemerintah menggulirkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.
?
Syafiuddin menegaskan, skema KUR perumahan harus dibuat sederhana dan mudah diakses masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, niat pemerintah untuk menyediakan pembiayaan besar harus diimbangi dengan mekanisme yang tidak berbelit-belit.
?
“Kita dukung penuh KUR perumahan ini karena sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak. Namun, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan akses pembiayaan hanya karena persyaratan yang rumit. Skemanya harus benar-benar memudahkan, bukan mempersulit,” ujar Syafiuddin, Rabu (23/7).
?
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI ini mengatakan kerja sama antara pemerintah dan perbankan harus berjalan baik sehingga proses pengajuan kredit bisa dilakukan dengan cepat, transparan, dan minim biaya tambahan. Ia menilai keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam merealisasikan keinginannya memiliki rumah.

Baca juga:

Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau


?
“Jangan ada celah birokrasi yang membuat masyarakat kapok atau merasa berat saat mengajukan KUR perumahan. Kita ingin ada terobosan skema yang simpel, bunga rendah, serta masa cicilan yang realistis,” tambah eks anggota DPRD Jawa Timur itu.
?
Selain itu, Syafiuddin juga menekankan pentingnya pengawasan agar penyaluran dana Rp 130 triliun ini tepat sasaran. "Kita harus pastikan program ini benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan rumah, bukan untuk spekulan,” tegasnya.
?
Dengan rencana ambisius membangun 3 juta rumah, Syafiuddin berharap pemerintah dapat mengoptimalkan sinergi antara kementerian, pengembang, dan perbankan. "Jika skema KUR perumahan ini mudah diakses, saya yakin target 3 juta rumah bisa tercapai,” pungkasnya.
?
Seperti diketahui, pemerintah sedang menyusun skema pembiayaan kredit usaha rakyat bidang perumahan senilai Rp 130 triliun. Dana tersebut akan bersumber dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ada dua skema yang akan dilakukan, yakni dari sisi supply dan demand.
?
Dari isi supply atau pasokan yang menyasar pengembang, kontraktor hingga pedagang material bangunan skala UMKM. Mereka diberi akses kredit hingga Rp 5 miliar dengan bunga rendah melalui subsidi bunga atau marjin oleh pemerintah sebesar 5 persen.
?
Sementara itu, dari sisi demand atau permintaan bagi UMKM yang hendak membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mengembangkan usahanya. Mereka bisa mendapat akses pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga berjenjang 6-9 persen per tahun, tenor 5 tahun.(Pon)

Baca juga:

Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau

#KUR #Perumahan #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Indonesia
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Keberadaan badan otorita khusus dianggap akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Indonesia
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Didit Herdiawan Ashaf dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Indonesia
KUR Perumahan Segera Diumumkan, Diklaim Bisa Buka Lapangan Kerja
Fahri mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan agar skema KUR ini bisa diperluas ke sektor perumahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
KUR Perumahan Segera Diumumkan, Diklaim Bisa Buka Lapangan Kerja
Indonesia
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Anggota Komisi V DPR R mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang di semua lini.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Indonesia
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Muatan KMP Tunu Pratama Jaya overload hingga 300%.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Indonesia
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Indonesia
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan.
Dwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Indonesia
H+6 KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Komisi V DPR Desak Investigasi Menyeluruh
KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu (2/7) lalu. Komisi V DPR RI pun mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Soffi Amira - Senin, 07 Juli 2025
H+6 KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Komisi V DPR Desak Investigasi Menyeluruh
Indonesia
Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan
Pemanggilan terhadap Kemenhub diperlukan untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan
Bagikan