Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020

MerahPutih.Com - Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan R. Robby menyebut, jika Pilkada Serentak tetap dilakukan pada Desember 2020 bisa menelan banyak korban.

Hal ini seperti Pemilu 2019 lalu dimana korban cukup banyak dimana meninggal mencapai 894 petugas. Sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.

Baca Juga:

Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

"Jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan kepada wartawan dalam diskusi secara virtual, Kamis (28/5).

Menurut Alwan, masyarakat yang akan menjadi korban dari adanya Pilkada pada 2020 nanti. Karena kerumunan orang tidak bisa dipisahkan pada saat pemilihan di TPS.

"Disitu akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul dan lain-lain sebagainya. Prinsip demokrasi kita adalag langsung umum sedangkan covid-19 ini standar protapnya adalah gaboleh kumpul-kumpul dirumah gaboleh ke TPS," tambahnya.

Maka dari itu, JPRR meminta kepada Pemerintah untuk memundurkan Pilkada serentak untuk tidak dilaksanakan pada Desember 2020 nanti.

"Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.

Pengamat politik dari Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, penetapan Pilkada pada 9 Desember merupakan waktu yang sangat dipaksakan, karena masih di tengah pandemi Covid-19.

"Itu jelas membahayakan rakyat. Rakyat selalu jadi objek penderita, jadi sasaran empuk untuk dikorbankan oleh pihak manapun," papar Ujang kepada awak media.

Menurut Ujang, dipaksakannya Pilkada disaat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, menjadi pilihan pahit bagi rakyat karena virus dapat saja menyerangnya saat pencoblosan nanti.

"Pilkada di tengah pandemi akan berdampak banyaknya rakyat yang terinfeksi Covid-19. Kasihan rakyat, menderita di tengah-tengah kepungan Covid-19," ucap Ujang.

Diketahui, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Baca Juga:

Soal 'New Normal', Muhammadiyah: Jangan Sampai Mall Dibuka Tapi Masjid Ditutup!

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (27/5).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemilihan Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada, yakni Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Komisi II DPR RI juga menyetujui tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 15 Juni mendatang.(Knu)

Baca Juga:

Hasil Rapid Test Massal di Balai Kota Solo, Sopir Dinas Purnomo Reaktif