BIN: Pernyataan Kivlan Zen Soal Kebangkitan PKI Tidak Valid

MerahPutih.Com - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) akan kembali bangkit di tahun 2019. Pasalnya, menurut Kivlan jumlah pengikut PKI sudah mencapai 15 juta dan jika digabung dengan anak cucunya plus simpatisannya bisa mencapai 60 juta.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menilai, pernyataan eks Kepala Staf Kostrad tersebut tidak valid.

"Kita ingin pembuktian dilapangan, misalnya 15 juta orang kan daftar namanya juga tidak valid. Makanya kita juga perlu adanya suatu otentikasi akurasi ya," kata Wawan, saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Setatan, Minggu (4/3).

Wawan menegaskan, pernyataan Kivlan yang menyebut jumlah pengikut PKI sudah mencapai 15 juta dan jika digabung dengan anak cucunya plus simpatisannya bisa mencapai 60 juta itu perlu dibuktikan.

Pasalnya, Ketetapan (TAP) MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku. Oleh sebab itu, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang.

"Kalau sebut nama dan jumlah itu kan perlu pembuktian dan kalo misalnya terjadi suatu sikap dan perlakuan yang melanggar dari TAP MPRS tadi ya tentu sebuah pelanggaran dan ada sanksinya," ujarnya.

Menurut Wawan, pernyataan Kivlan hanya berangkat dari asumsi adanya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sejumlah anak mantan kader PKI. Jika pun sinyalemen itu terbukti, maka para tokoh-tokoh harus meredakan kondisi agar tidak bergejolak.

"Kita buktikan saja dan tentu karena TAP MPRS nya belum dicabut itu tetap menjadi landasan kuat untuk dilakukan suatu tindakan hukum, karena ini melanggar hukum aturan yang ada," pungkasnya.

Jika kita merujuk ke belakang, opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah. Akan tetapi, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Hal tersebut diperoleh dari hasil survei opini publik nasional terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tanggal 3-10 September 2017.

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas, menyimpulkan, bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

“Bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah maka keyakinan itu akan ditemukan secara proporsional di pendukung Prabowo maupun Jokowi, di PKS, Gerinda, dan partai-partai lain juga,” ujarnya di kantor SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Abbas menambahkan, gejala hasil mobilisasi itu juga terlihat pada warga yang cenderung punya akses ke media massa, terutama media sosial.

"Opini tentang adanya kebangkitan PKI lebih banyak terdapat pada warga yang intens mengikuti berita di media massa, terutama internet dan koran," ungkapnya.

Selain itu, kata Abbas, opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo.

“Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak di kalangan warga yang lebih senior sebab mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional (1945-1966) dibanding warga yang lebih junior (produk masa reformasi),” bebernya.

Secara politik, jelas Abbas, isu kebangkitan partai besutan D.N Aidit itu tidak penting, karena tak dirasakan adanya oleh hampir semua warga.

"Isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," pungkasnya.(Pon)