Pilpres 2019

Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Februari 2019
 Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Direktur hukum dan advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Posko Cemara (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf resmi melaporkan salah satu media cetak yang mengangkat tulisan predisksi Ahok Gantikan Ma'ruf Amin ke Dewan Pers.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan laporan dan aduan itu karena berita yang angkat koran Indopos edisi rabu (13/2) berjudul Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin? dinilai sebuah fitnah.

"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah di beritakan," kata Ade Irfan Pulungan di kantor Dewan Pers, Rabu (15/2).

Menurut Ade Irfan, ini merupakan penggiringan opini publik yang menyesatkan karena bersumber dari rumor di medsos yang tingkat kebenarannya masih diragukan.

Prediksi koran Indopos terkait posisi Kiai Ma'ruf yang akan digantikan BTP
Prediksi koran Indopos terkait BTP yang disebut akan gantikan Kiai Ma'ruf (Foto: screenshot indopos)

"Ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke dewan pers untuk memproses hal ini. Supaya Indopos sebagai lembaga Jurnalis, lembaga media, agar dewan pers bisa memproses ini lebih cepat. Karena berkaitan dengan pencapresan," ujarnya.

TKN pun mendesak agar Dewan Pers segera memproses karena ini berkaitan dengan masalah politik. "Kami juga meminta untuk lebih cepat dan profesional lebih ke arah independen memproses ini," tambahnya.

Terpisah, Pemred Indopos Juni Armanto langsung mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Dia mengaku, tidak menyangka pemberitaan tersebut menimbulkan respon pelaporan ke Dewan Pers.

"Kecolongan, dalam arti, kita ngak memperkirakan masalah ini jadi besar. Intinya itu dan gitu aja. Kalau sudah masuk ke dewan pers ya mau ngak mau kita harus menghadapi," ujarnya kepada wartawan.

Kata dia, sebetulnya berita yang dinaikan di halaman dua itu merupakan bentuk Klarifikasi dari rumor yang beredar di medsos. Makanya, pada awal paragaraf dimuat bantahan dari sejumlah petinggi TKN.

"Ya itulah, sebenernya kita dapat grafis itu dari medsos kita hanya mengklarifikasi melalui konfirmasi ke TKN, PDIP, dan ada pengamat juga. Masih prematur lah, kasarnya," ucap dia.

Terkait laporan TKN ke Dewan Pers, Juni mengatakan akan memberi penjelasan. "Tapi kalau sudah dilaporkan ke dewan pers ya sudah, kita jelaskan seperti apa. Intinya kita akan buka klarifikasi," tuntasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Santri Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro Panjatkan 40.000 Al-Fatihah untuk Jokowi

#Dewan Pers #Basuki Tjahaja Purnama #KH Ma'ruf Amin #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Indonesia
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Bagikan