Pilpres 2019

Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Februari 2019
 Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Direktur hukum dan advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Posko Cemara (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf resmi melaporkan salah satu media cetak yang mengangkat tulisan predisksi Ahok Gantikan Ma'ruf Amin ke Dewan Pers.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan laporan dan aduan itu karena berita yang angkat koran Indopos edisi rabu (13/2) berjudul Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin? dinilai sebuah fitnah.

"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah di beritakan," kata Ade Irfan Pulungan di kantor Dewan Pers, Rabu (15/2).

Menurut Ade Irfan, ini merupakan penggiringan opini publik yang menyesatkan karena bersumber dari rumor di medsos yang tingkat kebenarannya masih diragukan.

Prediksi koran Indopos terkait posisi Kiai Ma'ruf yang akan digantikan BTP
Prediksi koran Indopos terkait BTP yang disebut akan gantikan Kiai Ma'ruf (Foto: screenshot indopos)

"Ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke dewan pers untuk memproses hal ini. Supaya Indopos sebagai lembaga Jurnalis, lembaga media, agar dewan pers bisa memproses ini lebih cepat. Karena berkaitan dengan pencapresan," ujarnya.

TKN pun mendesak agar Dewan Pers segera memproses karena ini berkaitan dengan masalah politik. "Kami juga meminta untuk lebih cepat dan profesional lebih ke arah independen memproses ini," tambahnya.

Terpisah, Pemred Indopos Juni Armanto langsung mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Dia mengaku, tidak menyangka pemberitaan tersebut menimbulkan respon pelaporan ke Dewan Pers.

"Kecolongan, dalam arti, kita ngak memperkirakan masalah ini jadi besar. Intinya itu dan gitu aja. Kalau sudah masuk ke dewan pers ya mau ngak mau kita harus menghadapi," ujarnya kepada wartawan.

Kata dia, sebetulnya berita yang dinaikan di halaman dua itu merupakan bentuk Klarifikasi dari rumor yang beredar di medsos. Makanya, pada awal paragaraf dimuat bantahan dari sejumlah petinggi TKN.

"Ya itulah, sebenernya kita dapat grafis itu dari medsos kita hanya mengklarifikasi melalui konfirmasi ke TKN, PDIP, dan ada pengamat juga. Masih prematur lah, kasarnya," ucap dia.

Terkait laporan TKN ke Dewan Pers, Juni mengatakan akan memberi penjelasan. "Tapi kalau sudah dilaporkan ke dewan pers ya sudah, kita jelaskan seperti apa. Intinya kita akan buka klarifikasi," tuntasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Santri Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro Panjatkan 40.000 Al-Fatihah untuk Jokowi

#Dewan Pers #Basuki Tjahaja Purnama #KH Ma'ruf Amin #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Soroti Keselamatan Jurnalis, Perusahaan Pers Diminta tak Abaikan Risiko Peliputan
Aspek keselamatan perlu jadi bagian penting dalam setiap perencanaan peliputan, terutama ketika wartawan harus bekerja di lokasi yang memiliki potensi bahaya.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Dewan Pers Soroti Keselamatan Jurnalis, Perusahaan Pers Diminta tak Abaikan Risiko Peliputan
Berita Foto
Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk Lima Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan refleksi saat doa bersama dan aksi solidaritas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 21 September 2026
Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk Lima Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda
Indonesia
Insiden Jurnalis Hilang di Kawasan Anak Krakatau, Dewan Pers: tak Ada Berita Seharga Nyawa
Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam peliputan, terutama ketika jurnalis bekerja di wilayah yang tengah dilanda bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Insiden Jurnalis Hilang di Kawasan Anak Krakatau, Dewan Pers: tak Ada Berita Seharga Nyawa
Indonesia
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Iwakum memperingati HUT ke-4 dengan menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, memperkuat solidaritas jurnalis, serta mendorong perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 01 Agustus 2026
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Indonesia
Dewan Pers Tegaskan Ketidaksenangan terhadap Pertanyaan Wartawan tak Boleh Berujung Penghinaan
Dewan Pers meminta seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan menjaga etika saat berhadapan dengan media.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dewan Pers Tegaskan Ketidaksenangan terhadap Pertanyaan Wartawan tak Boleh Berujung Penghinaan
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Bagikan