Pilpres 2019

Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Februari 2019
 Bikin Ulasan Terkait Prediksi BTP Gantikan Kiai Ma'ruf, TKN Laporkan Harian Cetak ke Dewan Pers

Direktur hukum dan advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Posko Cemara (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf resmi melaporkan salah satu media cetak yang mengangkat tulisan predisksi Ahok Gantikan Ma'ruf Amin ke Dewan Pers.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan laporan dan aduan itu karena berita yang angkat koran Indopos edisi rabu (13/2) berjudul Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin? dinilai sebuah fitnah.

"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah di beritakan," kata Ade Irfan Pulungan di kantor Dewan Pers, Rabu (15/2).

Menurut Ade Irfan, ini merupakan penggiringan opini publik yang menyesatkan karena bersumber dari rumor di medsos yang tingkat kebenarannya masih diragukan.

Prediksi koran Indopos terkait posisi Kiai Ma'ruf yang akan digantikan BTP
Prediksi koran Indopos terkait BTP yang disebut akan gantikan Kiai Ma'ruf (Foto: screenshot indopos)

"Ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke dewan pers untuk memproses hal ini. Supaya Indopos sebagai lembaga Jurnalis, lembaga media, agar dewan pers bisa memproses ini lebih cepat. Karena berkaitan dengan pencapresan," ujarnya.

TKN pun mendesak agar Dewan Pers segera memproses karena ini berkaitan dengan masalah politik. "Kami juga meminta untuk lebih cepat dan profesional lebih ke arah independen memproses ini," tambahnya.

Terpisah, Pemred Indopos Juni Armanto langsung mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Dia mengaku, tidak menyangka pemberitaan tersebut menimbulkan respon pelaporan ke Dewan Pers.

"Kecolongan, dalam arti, kita ngak memperkirakan masalah ini jadi besar. Intinya itu dan gitu aja. Kalau sudah masuk ke dewan pers ya mau ngak mau kita harus menghadapi," ujarnya kepada wartawan.

Kata dia, sebetulnya berita yang dinaikan di halaman dua itu merupakan bentuk Klarifikasi dari rumor yang beredar di medsos. Makanya, pada awal paragaraf dimuat bantahan dari sejumlah petinggi TKN.

"Ya itulah, sebenernya kita dapat grafis itu dari medsos kita hanya mengklarifikasi melalui konfirmasi ke TKN, PDIP, dan ada pengamat juga. Masih prematur lah, kasarnya," ucap dia.

Terkait laporan TKN ke Dewan Pers, Juni mengatakan akan memberi penjelasan. "Tapi kalau sudah dilaporkan ke dewan pers ya sudah, kita jelaskan seperti apa. Intinya kita akan buka klarifikasi," tuntasnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Santri Ponpes Kholifatullah Singo Ludiro Panjatkan 40.000 Al-Fatihah untuk Jokowi

#Dewan Pers #Basuki Tjahaja Purnama #KH Ma'ruf Amin #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Bagikan