Andika Pratama
MerahPutih.com - Sejumlah kepala daerah dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap. Faktor penyebabnya adalah tingginya biaya politik di Indonesia.
"Kasus ini muncul berawal dari biaya politik yang tinggi, sebab untuk dapat dipilih menjadi kepala daerah, tentunya memerlukan dana kampanye yang besar sehingga tidak mungkin dia tanggung sendiri dan diharapkan adanya sponsor," kata pengamat politik dan hukum dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi.
Pendapat demikian disampaikannya berkaitan dengan suksesi kepala daerah serentak di Tanah Air dan adanya calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.
Menurut dia, potensi banyaknya kepala daerah yang bakal terjebak kasus hukum juga berkaitan dengan sistem penganggaran yang masih banyak kekurangannya.
Ia mengatakan, banyak kegiatan daerah yang tidak ada pos anggarannya akan tetapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan seperti ulang tahun, peringatan hari-hari besar, penyambutan tamu dan banyak lainnya sehingga kepala daerah dituntut untuk pandai-pandai menggunakan anggaran itu.
"Kalau kepala daerah kaku dalam menjalankan anggaran maka yang terjadi adalah kesan kepala daerah sebagai orang yang pelit dan kaku," katanya.
Sementara itu, masyarakat sudah terlanjur mempunyai pola pikir bahwa kepala daerah adalah orang tempat mengadu dan serba bisa dalam membantu kesulitan warga Karena itu, dia berungkali mengusulkan bahwa kepala daerah dipilih dengan perwakilan saja dengan catatan DPRD harus menjaring suara masyarakat.
"Sebaiknya memang pilkada dilakukan oleh perwakilan saja dengan syarat wakil yang memilih amanah dan punya integritas serta intelek," pungkasnya.
