BI Diminta Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara. Hal ini dinilai sebagai bukti Indonesia bisa mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

Presiden juga meminta Bank Indonesia (BI) beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Baca Juga:

LKPP Berencana Keluarkan Kartu Kredit Pemerintah Buat Bayar UMKM

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia kemudian perbankan utamanya Himbara, betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini," kata Jokowi, dikutip dari Antara, Senin (29/8).

Dia berharap keberadaan KKP Domestik, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, akan tercipta kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur, mundur, mundur, dan (dengan) kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," jelasnya.

Terlebih, kata Jokowi, pemerintah juga tengah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

Baca Juga:

Kemudahan Milenial dapatkan Kartu Kredit Dukung Cashless Society

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PBB, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," tegasnya.

Jokowi juga menyatakan dirinya telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," jelasnya.

Pada kesempatan itu Presiden mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS yang oleh Bank Indonesia, yang menurutnya membuktikan Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. (*)

Baca Juga:

Buat Kartu Kredit Pakai KTP Palsu, Penipu Raup Untung Rp 360 Juta