Soffi Amira
MerahPutih.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara terkait pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kondisi riil harian.
Perhitungan berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ucap Dadan dalam keterangannya di Bekasi, Kamis (23/4).
Baca juga:
Ratusan Penerima MBG Diduga Keracunan, BGN Tutup SPPG Air Asuk Anambas
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.
"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.
Ia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 17 Oktober 2025 lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
Baca juga:
Dituding Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Laporkan Akun Medsos Penyebar Hoaks
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
"Kami ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi," tutup Dadan. (knu)
