Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) digela di Jakarta, Rabu (12/11), membahas berbagai persoalan sumber daya manusia dapur Makan Bergizi Gratis. (MBG), termasuk gaji.
Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) kelompok III, termasuk tenaga ahli gizi dan ahli akuntan paling lambat pekan ini.
"Paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/11).
Keterlambatan pembayaran bagi punggawa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terjadi karena ada penyesuaian administrasi dan pergeseran anggaran dari pos belanja Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) ke pos pembayaran konsultan perorangan.
Baca juga:
BGN Akui hanya Bisa Serap Rp 29 T dari Dana Cadangan Rp 100 T yang Disiapkan Presiden
Namun, Dadan memastikan seluruh proses tersebut sudah dalam tahap akhir dan akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"Terkait dengan gaji SPPI, ini yang jadi saya harus jelaskan, SPPI batch (Kelompok) I dan II itu statusnya sekarang sudah PPPK. Jadi, mereka tidak ada masalah dengan gaji dan bahkan mereka sudah menerima tunjangan kinerja. SPPI batch III, tadinya kita rencanakan Computer Assisted Test (CAT)-nya bulan ini, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu PPPK, di kode anggaran yang berbeda," papar Dadan.
Ia mengakui, masih ada yang harus diselesaikan, maka untuk sementara SPPI Kelompok III, termasuk ahli akuntan dan ahli gizi, masih harus digaji dengan sistem konsultan perorangan.
"Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tiap tanggal 6," ucapnya.
Dadan menegaskan keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi pada SPPI Kelompok III bukan selama dua bulan seperti yang dilontarkan oleh jajaran anggota legislator, melainkan hanya enam hari. Tapi BGN memastikan pembayaran gaji untuk bulan-bulan berikutnya akan berjalan normal hingga akhir Desember 2025.
"Kami sudah menggeser anggaran untuk tuntas sampai Desember. Jadi, bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah PPPK sehingga setiap tanggal 1 gaji mereka sudah rutin seperti ASN," tuturnya.
