Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BGN Harus Libatkan Kemendikdasmen Untuk Hindari Keracunan Siswa Akibat MBG

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
BGN Harus Libatkan Kemendikdasmen Untuk Hindari Keracunan Siswa Akibat MBG

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail (kanan) berbincang dengan orang tua korban keracunan di Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional menyampaikan siap membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis.

Tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari solusi cepat dan tepat atas masalah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut pria yang akrab disapa Lalu Ari itu, koordinasi lintas lembaga bernilai penting untuk memastikan penanganan kasus keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Baca juga:

Kasus Keracunan Makanan MBG Sering Terjadi, BGN Tetapkan Dapur Secara Bertahap Layani Jumlah Sekolah

"Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah setelah mengonsumsi makanan dari MBG.

Lalu menegaskan, tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik.

Namun, kata dia, ribuan siswa justru mengalami keracunan sehingga menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan.

Berikutnya, Lalu Ari memandang diperlukan audit ketat terhadap seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga pengelola dapur. Pengawasan kualitas dan standar kebersihan, menurutnya, tidak boleh longgar.

"Saya minta pengelola dapur MBG maupun pihak sekolah benar-benar diawasi ketat agar setiap makanan yang diberikan sesuai standar gizi dan higienis," ujarnya.

#Keracunan #Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Siswa SDII Al Abidin Solo diduga keracunan MBG. Kini, Dinkes Solo masih menunggu hasil uji lab sampel makanan.
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
108 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan, Dinkes Uji Sampel Makanan MBG
Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
Putusan MK Soal Alokasi Anggaran MBG Bakal Jadi Bahan RUU Sisdiknas
Pemerintah memiliki waktu sepanjang 2027 untuk menyiapkan proses transisi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan sepenuhnya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
Putusan MK Soal Alokasi Anggaran MBG Bakal Jadi Bahan RUU Sisdiknas
Indonesia
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Total ada 16.482 SPPG yang diperiksa dan hasilnya ada sekitar 5.000 SPPG yang diduga melakukan pelanggaran dalam tiga kategori, yakni merah (berat), kuning (sedang), dan hijau (ringan).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Bagikan