Besok Koalisi Selamatkan Komnas HAM Serahkan Hasil Investigasi

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 02 Juli 2017
Besok Koalisi Selamatkan Komnas HAM Serahkan Hasil Investigasi

Sejumlah elemen Civil Society yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM menggelar rilis hasil penelusuran 60 calon komisioner KOMNAS HAM. (Foto: MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Sejumlah LSM/NGO yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM berencana menyerahkan hasil penelusuran dan tracking calon komisioner Komnas HAM ke Panitia Seleksi (Pansel), Senin (3/7) besok.

Hasil penelusuran rekam jejak 60 komisioner ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pansel dalam mengerucutkan pilihan.

"Upaya kami sebagai salah satu tahapan dari proses mengawal seleksi komisioner Komnas HAM, tujuannya adalah menguatkan dan reformasi KOMNAS HAM," ujar Ketua PBHI Totok Yulianto di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Ia mengatakan hasil penelusuran dan penilaian telah digelar sejak Pansel menetapkan 60 calon komisioner Komnas HAM, bulan Mei 2017 lalu.

"Besok sekitar jam 10 akan kita serahkan kepada Pansel, di Komnas HAM," kata Totok.

Diharapkan, Pansel memilih calon yang memiliki kompetensi dan kredibilitas baik pada tahap selanjutnya.

"Tahapan selanjutnya kan mengerucutkan nama menjadi sekitar 28-30 calon, dengan hasil tracking rekam jejak ini semoga menjadi bahan pertimbangan," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM merilis hasil penelusuran 60 calon anggota Komisioner KOMNAS HAM yang dinilai dari segi independensi, integritas dan kapasitas.

Hasilnya, ditemukan 13 anggota berafiliasi dengan parpol, 13 orang berafiliasi dengan korporasi/industri, 9 orang terkait dengan kelompok radikal, 5 orang terkait masalah korupsi/gratifikasi dan 8 orang terkait kekerasan seksual.

Adapun, LSM/NGO yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan KOMNAS HAM adalah Arus Pelangi, ELSAM, HRWG, ICW, Kontras, Ikohi, Imparsial, Infid, Kapal Perempuan, KPA, KKPK, KPI, LBH Jakarta, PBHI, Setara, WALHI, YLBHI dan YPI. (Fdi)

#Komnas HAM #Komisioner Komnas HAM #HAM #Radikalisme
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Lifestyle
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Regulasi penggunaan sosial media pada anak di Indonesia belum seketat negara maju lainnya.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
8 Cara Keluarga Cegah Anak Terpapar Pemahaman Kekerasan dan Radikalisme
Indonesia
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Kekerasan yang perlu dicegah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kemendikdasmen Perkuat Peran Sekolah Cegah Anak Terpapar Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
BNPT mengungkap 620 anak usia 11-18 tahun terpapar kekerasan dan radikalisme. 6 anak di Jakarta diarahkan menjalani rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Pendekatan terhadap anak yang terpapar persoalan di ruang digital mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Paham Radikal Menyebar Cepat, Kadensus 88 Minta Orangtua Lindungi Anak di Ruang Digital
Bagikan