Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku rencana Presiden Joko Widodo memberlakukan darurat sipil, bisa memicu masalah baru.
Menurut Hidayat, masyarakat bisa semakit panik mengingat virus COVID-19 sudah makin mengancam. Karena pemerintah dengan segala sumber dayanya bisa mengekang kebebasan dan hak warga yang berada dalam daerah darurat.
Baca Juga
Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan
"Tidak perlu mewacanakan Darurat Sipil yang belum tentu bisa atasi Covid-19, tapi malah bisa jadi 'teror' terhadap kehidupan demokrasi," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Menurut Hidayat, darurat sipil bukan solusi atasi permasalahan darurat kesehatan seperti ini.
"Alternatif terakhirnya adalah pemerintah lebih fokus dan lebih serius laksanakan UU yang ditandatangani oleh Pak jokowi sendiri, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan," jelas Ketua Dewan Syuro PKS ini.
Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji kembali rencana pemberlakuan darurat sipil dalam menanggulangi COVID-19.
Menurut Bamsoet, Pemerintah mesti menyelesaikan dasar hukum pemberlakuan Darurat Sipil, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). "Agar ada kesamaan tata cara pemberlakuannya di setiap daerah," kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, Pemerintah Daerah, sebelum memberlakukan Darurat Sipil di tempatnya harus terlebih dahulu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai tata laksana Darurat Sipil. "Supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan," jelas Bamsoet
Politikus Golkar ini berujar, bagi daerah yang sudah melaksanakan karantina wilayah, tetap memperhatikan arahan Pemerintah Pusat yang sedang menggodok PP tentang Karantina Wilayah, agar Pemda dalam mengambil kebijakan Karantina Wilayah tidak bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga:
Bamsoet juga mendukung beberapa daerah yang sudah menerapkan karantina wilayah, sementara pemerintah pusat tidak akan menerapkan kebijakan lockdown tetapi berencana menerapkan kebijakan darurat sipil.
"Ini efektif memotong mata rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, baik kepentingan logistik dan pangan tetap tersedia agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat menyebabkan kepanikan," jelas Bamsoet. (Knu)
