Beri Kuliah Umum di Norwegia, Menteri Susi Paparkan Tiga Pilar Perikanan Indonesia

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 09 Juni 2018
Beri Kuliah Umum di Norwegia, Menteri Susi Paparkan Tiga Pilar Perikanan Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Joko Sulistyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan sebanyak tiga pilar perikanan nasional yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan memberikan kuliah umum di Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Menurut perempuan lulusan SMP ini, ketiga pilar tersebut penting dalam cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Laut Indonesia sangat kaya dan subur. Akan tetapi karena praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti aturan (Illegal Unreported, and Unregulated/IUU Fishing), kekayaan di laut Indonesia itu hilang," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, sebagaimana dilansir Antara, dalam rangka memberantas kegiatan IUU Fishing dan mengembalikan kedaulatan laut Indonesia, pemerintah melalui KKP mempertegas pelaksanaan UU yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur penenggelaman kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) menumpang perahu karet untuk meninjau lokasi keramba ikan saat peresmian Keramba Jaring Apung atau "offshore" di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Menteri Susi bercerita, meski sempat mendapat tantangan baik dari negara luar maupun dalam negeri sendiri, KKP tetap konsisten melakukan penegakan aturan tanpa kompromi.

Upaya tersebut, lanjutnya, akhirnya menunjukkan hasil nyata. Sebagaimana tercatat, stok ikan lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2015 berada di angka 6,5 juta ton, meningkat menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.

Selain mencuri ikan di laut Indonesia, kapal penangkap ikan ilegal juga banyak banyak digunakan dalam berbagai pelanggaran lainnya seperti penyelundupan hewan, obat-obatan, bahkan perdagangan manusia.

Oleh karena itu, Menteri Susi meyakini kejahatan perikanan sebagai "transnational organized crime".

Guna mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan, Menteri Susi mengatakan Indonesia telah melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan praktik destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak) dengan menggunakan bom, portas, dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya.

Menteri Susi dan Wagub Sandi saat berlomba di Danau Sunter beberapa waktu lalu (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sedangkan di bidang kesejahteraan, KKP terus mengupayakan bantuan fasilitas dan pinjaman permodalan bagi seluruh stakeholder perikanan. Bahkan pemerintah juga menyediakan asuransi demi menjamin keselamatan para nelayan dan pembudidaya ikan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Kementerian Perikanan Norwegia Gunnar Stolvik menyampaikan, Indonesia dan Norwegia telah berkomitmen untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap segala praktik illegal fishing.

Adapun Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis berpendapat, kuliah umum Menteri Susi di NUPI merupakan suatu hal yang membanggakan. Pasalnya menurutnya, kuliah umum tersebut merupakan kuliah umum perdana pejabat Indonesia di NUPI. (*)

#Susi Pudjiastuti #Menteri Kelautan Dan Perikanan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), sebelum Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 22 April 2025
Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Indonesia
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bergabung menjadi konsultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Dedi Mulyadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Februari 2025
Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar
Indonesia
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR Hasan Saleh sebut proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Menteri KP Trenggono sebut itu merupakan ranah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Proses identifikasi pemilik pagar laut Tangerang memerlukan waktu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Indonesia
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Anggota Komisi IV DPR RI soroti adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan BPN di wilayah pagar laut tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Indonesia
Tak Ada Anggaran Pasti untuk Bongkar Pagar Laut, Menteri KP: Pakai Dana Gotong Royong
Sakti Wahyu Trenggono memastikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pagar laut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Januari 2025
Tak Ada Anggaran Pasti untuk Bongkar Pagar Laut, Menteri KP: Pakai Dana Gotong Royong
Video
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan Perairan Tangerang akan Dibongkar
"... dan itu memang sesuai dengan prosedur kami, begitu,"
Rezita Kesuma - Senin, 13 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan Perairan Tangerang akan Dibongkar
Indonesia
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Selain penyegelan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan akan terus mendalami pelaku serta motif di balik kegiatan ilegal tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Indonesia
KPK Panggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Trenggono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kerja sama di anak usaha BUMN dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juli 2024
KPK Panggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Bagikan