Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan, ada kecerobohan pemerintah terkait pemberedelan sejumlah media siber. Pemerintah tanpa komunikasi dengan pihak pengelola, langsung menutup begitu saja 19 media online.
"Ada kegabahan BNPT dan Kominfo," kata Mahfudz pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (1/4). (Baca: 19 Situs Radikalisme Islam Diblokir, Menag Minta Penjelasan BNPT)
Komisi I DPR, lanjut Mahfudz, ada kesemena-menaan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Apalagi, hubungan antara BNPT dengan Kominfo bukanlah vertikal. Kedua lembaga tersebut hanya boleh menjalankan perintah Presiden sebagai atasannya langsung.
"Jadi salah, Kominfo berbekal surat BNPT langsung eksekusi, seolah-olah atasannya BNPT," katanya. (Baca: Ini Kriteria Pemblokiran 19 Situs Radikalisme)
Komisi I, imbuh Mahfudz, akan menelaah apa yang sesungguhnya terjadi. Menurutnya, ada yang aneh ketika pemerintah langsung mengeksekusi tanpa melihat kontennya.
"Pemblokiran tidak dilalui proses pendahuluan, tapi gebyah uyah. Sehingga aneh, ketika kami mendengar situs murni yang mengajarkan Islam ikut diblokir," tandasnya. (mad)
