Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Majelis Umum mengesahkan resolusi berjudul "Pelindungan Warga Sipil dan Penegakan Kewajiban terhadap Hukum dan Kemanusiaan" dalam sidang darurat di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.
Kesepuluh negara yang menolak yaitu Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Liberia, Micronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat. Sementara yang abstain di antaranya Inggris, Italia, Jerman, Hongaria, dan Belanda.
Baca Juga:
2 Jurnalis Kembali Jadi Korban Serangan Israel di Gaza, Total 89 Gugur
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, kondisi saat ini, semakin banyak negara Uni Eropa yang mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ada perbedaan pendekatan di antara negara-negara anggota.
Para pemimpin blok tersebut akan bertemu untuk membahas situasi di Gaza dan perang di Ukraina juga masalah perluasan blok. Para pemimpin juga harus memperhitungkan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB pekan lalu yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Ia menegaskan, masyarakat Eropa harus mulai memikirkan cara mengatasi masalah Gaza ini dengan pendekatan politik.
"Negara-negara Arab telah mengatakan, mereka tidak akan ikut serta dalam pembangunan kembali Gaza kecuali ada komitmen kuat dari komunitas internasional untuk membangun solusi dua negara. Dan kita harus fokus pada itu,” kata Borrell.
Ia mengakui, negara-negara Uni Eropa memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah Gaza. Namun, melihat hasil pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB, saat ini lebih banyak negara anggota EU yang mendukung gencatan senjata di Gaza dibandingkan sebelum-sebelumnya.
"Semakin banyak orang yang mendorong gencatan senjata. Harus fokus pada solusi politik terhadap masalah ini. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang akan didiskusikan oleh para pemimpin,” tambahnya.
Sementara itu, para pejabat Israel membahas tenggat waktu untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan.
Menurut Saluran 12 Israel, Israel berencana mengakhiri periode serangan besar yang sedang berlangsung pada akhir Januari 2024 mendatang, sesuai tenggat waktu yang sudah diusulkan.
Washington sebelumnya meminta agar Israel mengakhiri perang di Gaza pada awal Januari, tetapi Israel memandang hal itu tak mungkin terjadi, kata lembaga penyiaran tersebut.
"Israel mengatakan dibutuhkan beberapa pekan lagi setelah pertempuran berakhir untuk menyelesaikan penarikan pasukan dari pusat Jalur Gaza dan menempatkan mereka ke garis pertahanan, beberapa di dalam jalur tersebut dan yang lainnya di luar (Jalur Gaza)," kata saluran tersebut.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Selasa (12/12) bahwa Israel mulai kehilangan dukungan dari seluruh dunia karena perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Israel memborbardir Jalur Gaza dari darat dan udara, dan mengepung wilayah kantong itu sebagai balasan atas atas serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.
Setidaknya 18.608 warga Palestina meninggal dunia dan 50.594 lainnya luka-luka dalam serangan Israel sejak saat itu. (*)
Baca Juga:
Israel Lecehkan, Pukuli, Telanjangi Staf Medis WHO di Gaza
