Berbagai Gelar Operasi Polisi Yang Bakal Dilakukan Sampai Pemilu Usai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Oktober 2023
Berbagai Gelar Operasi Polisi Yang Bakal Dilakukan Sampai Pemilu Usai

Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi (Anev) Sops Polri Kombes Pol. M Firman di Jakarta, Rabu (11/10/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berbagai agenda nasional akan berlangsung di antarannya Piala Dunia U-17 pada November 2023, Natal, dan Tahun Baru 2024, termasuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Oktober ini.

Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi (Anev) Sops Polri Kombes Pol. M Firman mengatakan, Sops Polri sudah menyusun operasi kepolisian terkait pelaksanaan pengamanan kegiatan-kegiatan nasional tersebut.

Baca Juga:

434 Ribu Polisi Dapat Tugas Khusus Lakukan Pengamanan di Pemilu 2024

"Terkait dengan pengamanan karena kita melihat setelah pelaksanaan pendaftaran pemilu, nanti akan ada pelaksanaan Piala Dunia U-17, Natal, Tahun Baru 2024, pilkada dan sebagainya tentu itu semua sudah disusun ops Polri terkait dengan pelaksanaan nanti,” kata Firman.

Sops Polri, sudah mulai menyusun perencanaan hingga pelaksanaan operasi pengamanan. Tahapan-tahapan itu akan disimulasikan melalui latihan praoperasi dan sebagainya.

Firman menegaskan, jumlah personel Polri dalam mengamankan rangkaian panjang agenda nasional tersebut sudah disiapkan sehingga tidak menjadi kendala.

"Semua personel kami bagi semua. Diharapkan tidak ada satu pun tumpang tindih dalam pelaksanaan sehingga semua pasukan harus digelar sesuai tingkat kerawanan," katanya.

Untuk pengamanan Pilkada 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata 2024 yang rencananya dimulai tanggal 17 Oktober 2023 selama 222 hari. Melibatkan 434.197 personel mulai tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran.

Kemudian pada bulan November-Desember 2023, Polri akan melakukan pengamanan pelaksanaan Piala Dunia U-17 di empat stadion meliputi Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jakarta Utara, Stadion Si Jalak Harupat (SJH) di Kabupaten Bandung (Jawa Barat); Stadion Manahan Solo (Jawa Tengah), dan Stadion Gelora Bung Tomo (BGT) di Surabaya (Jawa Timur).

Pada akhir Desember 2023, setiap tahun digelar Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024. Bersamaan itu, pengamanan untuk tahapan Pemilu 2024 berjalan sampai hari pencoblosan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, termasuk rangkaian Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga:

Kapolri Turunkan Tim Asistensi Pengusutan Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK

#Pemilu #Polisi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Anggota Korps Bhayangkara kerap diberikan ruang untuk menduduki di luar struktural. Maka, Polri juga akan memberikan timbal balik jabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Lifestyle
Dari Satlantas Manado ke Propam, Karier Moncer Iptu Priscilla Tissy Atotoy Jadi Sorotan
Selain dikenal karena prestasinya di dunia kepolisian, Iptu Priscilla Tissy Atotoy juga kerap menjadi sorotan publik karena kepribadiannya yang ramah dan penampilannya yang menarik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Dari Satlantas Manado ke Propam, Karier Moncer Iptu Priscilla Tissy Atotoy Jadi Sorotan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan