Beras Oplosan Bikin Resah, Legislator Ingatkan Aparat Jangan Sampai Konsumen Jadi Korban

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Beras Oplosan Bikin Resah, Legislator Ingatkan Aparat Jangan Sampai Konsumen Jadi Korban

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan, namun dengan catatan agar penindakannya tidak mengganggu stabilitas pasar dan pasokan beras.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis serta perlindungan hak-hak konsumen dalam proses penegakan hukum.

"Langkah penindakan jangan sampai menciptakan kondisi tidak kondusif, seperti kelangkaan beras di pasaran," ujar Rudianto dikutip Antara, Senin (8/7).

Baca juga:

Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Dioplos Dengan Beras Kualitas Rendah, Rakyat Miskin Makin Sulit

Ia menambahkan, aparat harus segera bertindak tegas terhadap temuan kasus beras oplosan demi mencegah kerugian konsumen akibat penurunan kualitas produk.

"Jika ada yang terbukti melanggar, harus ditindak tegas agar tidak ada lagi oknum yang mempermainkan penjualan beras kepada masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Rudianto mendorong agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku level bawah, melainkan juga membongkar dalang atau otak di balik kasus pengoplosan beras.

"Perusahaan atau pihak nakal yang terbukti melanggar harus ditindak," katanya.

Sebelumnya, Polda Riau berhasil mengungkap kasus beras oplosan di Tenayan Raya, Pekanbaru, dan menetapkan distributor berinisial R sebagai tersangka.

Baca juga:

Pengoplosan Beras Ancam Negara, Indef Desak Presiden Turun Tangan

Dalam kasus ini, polisi menyita sembilan ton beras oplosan. Pelaku diduga mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject, kemudian mengemas ulang menjadi beras SPHP.

Pelaku juga diketahui membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya kembali dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk mengelabui konsumen.

#Beras #Beras Oplosan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Bagikan