Berantas Pungli, KemenPAN-RB Buat Twitter Khusus Pengaduan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Oktober 2016
Berantas Pungli, KemenPAN-RB Buat Twitter Khusus Pengaduan

Ilustrasi Pungli (Foto: MP/Widi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Guna memberantas pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuat satu media sosial khusus menampung informasi pungli dari masyarakat.

Sebuat twitter dengan nama akun @lapor1708 rencananya akan disosialisasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Selain itu terdapat juga layanan SMS dan sebuah portal yang juga berguna untuk pengaduan.

"Masyarakat bisa bertindak mengenai pungli di portal lapor.co.id, SMS ke 1708 atau ke twitter @lapor1708," kata Menteri PAN-RB, Asman Abnur di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Asman berjanji, hasil laporan melalui twitter, SMS atau portal tersebut akan ditindaklanjuti. Sehingga pungli yang berkeliaran di masyarakat bisa dihilangkan.

"Nanti kita akan lakukan sosialisasi untuk lapor ini ke daerah-daerah, kemudian informasi yang didapat akan kita follow up ke instansi terkait, jika dalam tempo 30 hari tidak ada tindakan, kita akan lakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku," ujar Asman.

Hanya saja, kata mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN ini, terkadang pungli bermula dari masyarakat. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut.

"Kita akan tunjukan bukti, dan merubah perlahan mindset yang ada," tutupnya.(Yni)

BACA JUGA:

  1. Berantas Pungli, Ini yang Dilakukan Asman Abnur
  2. Awas, Pungli Rp 10 Ribu Pun Bisa Berurusan dengan Presiden
  3. Melintas Pasar Anyar Kota Tangerang Wajib Bayar Retribusi, Pungli?
  4. Mendagri: Laporkan Jika Ada Pungli saat Perekaman E-KTP
  5. Organda Pastikan Dukung Pemberantasan Pungli
#Menpan RB #Asman Abnur #Pungli
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Menurut Presiden, tidak ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Dihadapan Anggota DPR, Presiden Perintahkan Bawahannya Inisiatif Bersihkan Birokrasi
Indonesia
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
INAku bertujuan mengintegrasikan layanan kelahiran dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
Indonesia
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Pemprov DKI Jakarta membuka posko pengaduan pungli saat mudik Lebaran di Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Monas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DKI Jakarta Dirikan Posko Anti Pungli saat Mudik, Pemudik Bisa Langsung Lapor
Indonesia
Pungli Program Indonesia Pintar Disorot DPR, Kemendikdasmen Diminta Bertindak Tegas
Anggota DPR mendesak Kemendikdasmen menindak tegas dugaan pungli dalam PIP. Pengawasan dan digitalisasi dinilai penting agar bantuan tepat sasaran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Pungli Program Indonesia Pintar Disorot DPR, Kemendikdasmen Diminta Bertindak Tegas
Indonesia
Dewan PSI Ungkap Praktik Pungli PKL di Ragunan, Modusnya Kreatif
Sampai saat ini banyak keluhan dari PKL tadi atau pedagang kecil di Taman Margasatwa Ragunan.
Dwi Astarini - Kamis, 05 Maret 2026
Dewan PSI Ungkap Praktik Pungli PKL di Ragunan, Modusnya Kreatif
Indonesia
Pemprov DKI Gratiskan Layanan Pemakaman di 82 TPU, Warga Tak Perlu Bayar Biaya Makam
Pemprov Jakarta menyediakan layanan pemakaman gratis di 82 TPU. Warga juga mendapat fasilitas mobil jenazah, pemulasaraan, hingga penggalian makam tanpa biaya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Pemprov DKI Gratiskan Layanan Pemakaman di 82 TPU, Warga Tak Perlu Bayar Biaya Makam
Indonesia
Viral Surat Minta THR ke Pengusaha Mengatasnamakan Polres Tanjung Priok, Polda Metro Jaya Turun Tangan
Viral di media sosial surat permintaan THR kepada pengusaha yang mengatasnamakan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Viral Surat Minta THR ke Pengusaha Mengatasnamakan Polres Tanjung Priok, Polda Metro Jaya Turun Tangan
Indonesia
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
ASN yang menjadi komcad setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak langsung berangkat pada keesokan harinya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
Indonesia
Pramono Janji Tindak Petugas Dishub Penerima Pungli Jukir Liar
Ada dugaan keterlibatan petugas Dishub DKI dalam praktik parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 21 Februari 2026
Pramono Janji Tindak Petugas Dishub Penerima Pungli Jukir Liar
Indonesia
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK menduga praktik pungli pengurusan RPTKA di Kemnaker telah terjadi sejak era Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
Bagikan