Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.
Perum Bulog diklaim terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Baca Juga:
Mendag Beri Izin Bulog Impor 500 Ribu Ton Beras
Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya hanya bisa menyerap 166 ribu ton beras di penggilingan dari data ketersediaan 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi stok cadangan beras.
Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan Bulog bersama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, mengecek langsung ke lapangan untuk mengonfirmasi data yang disampaikan oleh Kementan untuk bisa diserap oleh Bulog.
Dari pengecekan tersebut, banyak didapatkan data yang disampaikan oleh Kementan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto menyampaikan, sebagai contoh, data yang diberikan Kementan untuk penggilingan di Karawang, Jawa Barat yaitu CV Lumbung Padi disebutkan memiliki stok 50 ribu ton, namun saat dicek oleh Bulog hanya memiliki 20 ton gabah di gudangnya.
Selanjutnya, Kementan menyampaikan terdapat 45 ribu ton beras di penggilingan UD Makmur Barokah, namun fakta di lapangan hanya terdapat 1.000 ton beras yang dijual ke Bulog dengan harga Rp 11 ribu per kg.
Bulog, kata ia, tidak bisa membeli dengan harga tersebut karena harga acuan beras di penggilingan berdasarkan data BPS di kisaran Rp 10 ribu per kg.
"Bulog tidak bisa membelinya, karena harganya tidak wajar," kata dia.
Selain itu, terdapat juga kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan Kementan terhadap penggilingan di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang disebut memiliki 15.410 ton beras namun tidak sesuai data.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkilah tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras namun bagaimana mengatasi masalah harga beras.
"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama," kata Syahrul.
Syahrul menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.
"Kenapa harganya mahal? negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.
Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton.
"Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Arief.
Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.
BPS mencatat, produksi padi nasional memiliki pola tanam dan pola panen yang relatif sama dari tahun ke tahun. Yaitu produksi beras mencapai puncaknya hingga 4,5 hingga 5,5 juta ton per bulan pada Maret-April, dan mencapai produksi terendah hanya 1 juta ton Desember dan Januari setiap tahunnya.
Sedangkan konsumsi beras nasional setiap bulannya stabil di angka 2,5 juta ton sepanjang tahun. Sehingga, produksi beras nasional masih surplus 1,7 juta ton setiap tahunnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyebutkan bahwa penyerapan beras oleh Perum Bulog idealnya dilakukan pada masa panen raya di periode Maret hingga April, sementara pada akhir tahun seperti saat ini sebaiknya melakukan operasi pasar agar harga beras tidak melonjak tinggi.
"Saat panen raya itulah kita harusnya menyerap sebanyak-banyaknya, sebaliknya saat-saat tidak panen raya atau paceklik itulah saatnya intervensi oleh pemerintah," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Beras Asal Sulawesi dan NTB Akan Guyur 153 Pasar di Jakarta
