Bentuk Tim Pencari Kecurangan, BPN Dinilai Tak Percaya pada Lembaga Pemilu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 24 April 2019
Bentuk Tim Pencari Kecurangan, BPN Dinilai Tak Percaya pada Lembaga Pemilu

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampenye Nasional (TKN) Usman Kansong (tengah). (MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong menilai, pembentukan tim pencari kecurangan Prabowo-Sandi sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada lembaga pemilu.

Pernyataan itu dilontarkannya karena masih menganggap lembaga pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang tak perlu diragukan kredibilitasnya.

"Kita tunggu KPU seperti apa hasilnya, kemudian soal kecurangan kita serahkan kepada Bawaslu. Kalau di tingkat lebih tinggi soal tidak bisa menerima hasil pemilu kan ada MK. Itu semua adalah lembaga independen yang diatur oleh UU," katanya di Kantor Media TKN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Prabowo
Prabowo saat menghadiri acara syukuran, dan konsolidasi relawan di Padepokan Pencak Silat TMII. (MP/ponco Sulaksono)

Tak hanya itu, Usman juga menyinggung soal hasil real count yang dimiliki BPN. Ia mengatakan, seharusnya seharusnya BPN Prabowo-Sandi membuktikan hasil real count yang dimilikinya.

"Karena transparansi adalah pertanggungjawaban kepada publik bahwa yang dilakukan adalah benar adanya. Saya kira tak perlu ditutup-tutup. Kalau benar terjadi dan ada, ya buka saja. Kalau tak mau membuka kita khawatir ternyata memang tak ada," jelasnya.

Soal klaim kemenangan lewat real count BPN, Usman melihat ada informasi yang tak sesuai diberikan BPN Prabowo-Sandi. Jika pun itu ada, metodenya mungkin asal-asalan, tak pakai C1.

"Kalau ada metodenya asal-asalan, seperti yang kita tunjukkan, cuma 2 TPS. Kalau Real count mestinya dari hasil C1 yang direkap dan di tabulasi. Kalau cuma 7 TPS bagaiman kita mau menyebut itu real count. Saya khawatir itu sebetulnya tak ada," jelasnya.

Setelah mempertanyakan hasil real count BPN, Usman juga mengomentari acara deklarasi kemenangan oleh Prabowo-Sandi. Ia melihat hal itu sebagai bentuk ketidakpercayaan diri.

"Jadi, deklarasi berkali-kalikan berarti tidak percaya diri, satu itu. Kedua, kami yang mendeklarasikan adalah tim kampanye bukan capres atau cawapres kami," tandas Usman. (Knu)

Baca Juga: Amien Rais Sebut Presiden Sekarang Sebagai Bebek Lumpuh

#Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Bawaslu #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Bagikan