Benang Layang-Layang Ganggu Whoosh, DPR Minta KCIC Lakukan Antisipasi

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
Benang Layang-Layang Ganggu Whoosh, DPR Minta KCIC Lakukan Antisipasi

Insiden kereta cepat Whoosh tertahan di akibat layangan/ PT KCIC

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyoroti insiden terganggunya perjalanan kereta cepat Whoosh akibat benang layang-layang yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas. Ia meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengambil langkah antisipasi serius agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Nasim mengatakan, gangguan seperti ini jelas merugikan masyarakat. Kereta cepat Whoosh adalah moda transportasi modern yang diharapkan memberi pelayanan cepat, nyaman, aman, dan bebas hambatan, sehingga penumpang sampai

"Maka, kejadian akibat faktor eksternal seperti layangan, balon, bahkan binatang seperti biawak, harus bisa dicegah dengan sistem antisipasi yang matang,” tegas Nasim Khan dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Nasim mengingatkan bahwa keandalan infrastruktur dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kereta cepat. Ia menilai, selain aspek teknis, perlu juga pendekatan sosial di masyarakat, seperti kampanye kesadaran untuk tidak menerbangkan benda berbahaya di sekitar jalur lintasan kereta cepat.

Baca juga:

Kronologis Perjalanan Whoosh Jakarta-Bandung Berantakan Akibat Layang-Layang

“KCIC bersama pemerintah daerah bisa melakukan edukasi ke masyarakat sekitar lintasan. Jangan sampai hal-hal sepele justru mengganggu sistem transportasi publik yang bernilai strategis bagi bangsa,” bebernya.

Lebih jauh, Nasim Khan juga meminta Kementerian BUMN bersama regulator terkait untuk melakukan evaluasi bersama operator, guna memperkuat standar keamanan operasional Whoosh.

“Kereta cepat ini menjadi kebanggaan nasional, jangan sampai citranya turun hanya karena kurangnya pengawasan dan mitigasi risiko,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, perjalanan Kereta Cepat Whoosh rute Tegalluar Summarecon–Halim sempat terganggu akibat benang layang-layang yang tersangkut pada jaringan Listrik Aliran Atas (Overhead Catenary System/OCS) pada Minggu (24/8) malam. Gangguan terjadi di salah satu terowongan antara Stasiun Tegalluar Summarecon dan Padalarang.

Sebelumnya, Kereta cepat Whoosh relasi Tegalluar Summarecon-Halim Jakarta sempat mengalami keterlambatan selama 40 menit pada 24 Juli 2025, akibat menabrak seekor biawak di jalur antara Stasiun Padalarang dan Karawang.

Pada 7 April 2025, Kereta cepat Whoosh juga sempat terhenti selama tujuh menit di kilometer 1+300 antara Stasiun Karawang dan Halim, sekitar pukul 15.51 WIB. Penyebabnya terdapat balon yang tersangkut pada kabel Listrik Aliran Atas. (Pon)

#DPR RI #Kereta Cepat #Whoosh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan