Pilpres 2019

Belum Gabung Koalisi Pemerintah, Akhir Juli PAN Umumkan Arah Koalisi Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 Juli 2018
Belum Gabung Koalisi Pemerintah, Akhir Juli PAN Umumkan Arah Koalisi Pilpres 2019

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Meski saat ini Partai Amanat Nasional masih menempatkan salah satu kadernya menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi-JK, namun menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan partainya belum tentu bergabung dengan koalisi pemerintah pada Pilpres 2019 nanti.

Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mengumumkan arah koalisi pemilihan presiden atau pilpres 2019 pada akhir Juli 2018.

"Nanti kira-kira akhir Juli akan diumumkan," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (1/7).

Ketum PAN Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, tentang jadwal dan tahapan Pemilu, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2019 akan dilakukan pada 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2018.

Sejauh ini baru Presiden Jokowi yang mendeklarasikan diri akan kembali maju di pilpres. Jokowi telah mengantongi deklarasi dukungan dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Jokowi diperkirakan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga berpeluang mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Demokrat yang mengklaim diri sebagai partai tengah, sampai saat ini masih berupaya menjajaki kemungkinan membentuk poros ketiga.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP Megawati
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar.(MP/Dery R)

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengklaim partainya akan segera duduk bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas koalisi di Pemilihan Presiden (Pipres) 2019.

"Sebentar lagi kami akan duduk bersama. Kami cocokkan dulu hasil perhitungan rekapitulasi manual dengan quick count," ujar Ferry dalam sebuah acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/6) kemarin.

Menurut Ferry, koalisi antara ketiga partai PKS, PAN dan Gerindra di berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) menunjukkan ketiganya berhasil menaikkan elektabilitas pasangan calon cukup tajam, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk itu, Ferry berharap ketiganya dapat bergabung kembali di Pilpres 2019.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat: Hasil Pilkada 2018 Buat Posisi Presiden Jokowi di Atas Angin

#Zulkifli Hasan #PAN #Pilpres 2019 #Koalisi Merah Putih
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Bagikan