Pilpres 2019

Belum Gabung Koalisi Pemerintah, Akhir Juli PAN Umumkan Arah Koalisi Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 01 Juli 2018
Belum Gabung Koalisi Pemerintah, Akhir Juli PAN Umumkan Arah Koalisi Pilpres 2019

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Meski saat ini Partai Amanat Nasional masih menempatkan salah satu kadernya menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi-JK, namun menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan partainya belum tentu bergabung dengan koalisi pemerintah pada Pilpres 2019 nanti.

Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mengumumkan arah koalisi pemilihan presiden atau pilpres 2019 pada akhir Juli 2018.

"Nanti kira-kira akhir Juli akan diumumkan," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu (1/7).

Ketum PAN Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, tentang jadwal dan tahapan Pemilu, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2019 akan dilakukan pada 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2018.

Sejauh ini baru Presiden Jokowi yang mendeklarasikan diri akan kembali maju di pilpres. Jokowi telah mengantongi deklarasi dukungan dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Jokowi diperkirakan kembali berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga berpeluang mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Demokrat yang mengklaim diri sebagai partai tengah, sampai saat ini masih berupaya menjajaki kemungkinan membentuk poros ketiga.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PDIP Megawati
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar.(MP/Dery R)

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengklaim partainya akan segera duduk bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas koalisi di Pemilihan Presiden (Pipres) 2019.

"Sebentar lagi kami akan duduk bersama. Kami cocokkan dulu hasil perhitungan rekapitulasi manual dengan quick count," ujar Ferry dalam sebuah acara diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/6) kemarin.

Menurut Ferry, koalisi antara ketiga partai PKS, PAN dan Gerindra di berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) menunjukkan ketiganya berhasil menaikkan elektabilitas pasangan calon cukup tajam, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk itu, Ferry berharap ketiganya dapat bergabung kembali di Pilpres 2019.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pengamat: Hasil Pilkada 2018 Buat Posisi Presiden Jokowi di Atas Angin

#Zulkifli Hasan #PAN #Pilpres 2019 #Koalisi Merah Putih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Bagikan