Belajar dari Perang India-Pakistan, Indonesia Didesak Tentukan Sikap di Tengah Polarisasi Geopolitik Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Mei 2025
Belajar dari Perang India-Pakistan, Indonesia Didesak Tentukan Sikap di Tengah Polarisasi Geopolitik Global

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat (DPR RO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti bahwa konflik terkini antara India dan Pakistan mengindikasikan adanya perubahan peta kekuatan global, terutama dalam ranah teknologi persenjataan.

“Kita melihat dari hasil perang itu, ada kemenangan di pihak Pakistan, dan kemenangan itu didukung oleh kekuatan teknologi yang berasal dari China,” ujar Syahrul, Jumat (16//5).

Syahrul mengungkapkan bahwa kemenangan Pakistan dalam perang tersebut didukung oleh superioritas teknologi militer dari Tiongkok. Sebaliknya, India mengalami kekalahan meskipun menggunakan alutsista dari Amerika Serikat dan Rusia.

Menyikapi hal ini, Syahrul mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan sumber-sumber persenjataan alternatif, termasuk dari Tiongkok. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat posisi tawar dan pertahanan nasional Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Baca juga:

Pengusaha Minta Indonesia Tiru India atau Filipina Dalam Terapkan Sistem Outsourcing

Ia menekankan bahwa dalam konfigurasi geopolitik yang semakin terpolarisasi, Indonesia perlu mengambil sikap yang strategis.

Syahrul mengamati bahwa Pakistan mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia, sementara India didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Menurutnya, Indonesia tidak dapat lagi mempertahankan posisi netral tanpa arah yang jelas, melainkan harus merumuskan strategi yang cerdas dalam menentukan sikap.

Lebih lanjut, Syahrul menilai bahwa meskipun kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang membatasi keterbukaan dalam menunjukkan posisi, Indonesia perlu mencari cara agar memiliki daya tawar kerja sama yang kuat, baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat. Ia mencontohkan Arab Saudi yang memiliki hubungan kuat dengan kedua negara tersebut, sehingga meningkatkan posisi tawarnya.

Syahrul memperingatkan bahwa jika Indonesia tidak mengambil langkah strategis, posisinya akan menjadi lemah dan hanya bergantung pada kekuatan besar. Ia menekankan bahwa sebuah negara akan dihormati ketika keberadaannya dibutuhkan oleh banyak negara lain.

Baca juga:

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor-sektor lain selain alutsista. Ia menyoroti kemandirian Tiongkok dalam produksi berbagai kebutuhan, termasuk pangan, di samping teknologi militernya yang canggih. Ia mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memajukan kemandirian pangan Indonesia.

Syahrul menjelaskan visinya bahwa jika Indonesia mampu memproduksi kebutuhan konsumsinya sendiri, maka Indonesia akan mandiri. Lebih jauh lagi, jika Indonesia mampu memproduksi apa yang dikonsumsi oleh negara lain, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan memiliki pengaruh.

Mengakhiri pernyataannya, Syahrul menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri, selain membangun aliansi politik dan kekuatan militer. Ia menyimpulkan bahwa ada tiga sektor krusial yang perlu diproduksi secara mandiri, yaitu pangan, obat-obatan, dan senjata.

#DPR RI #India #Pakistan #Konflik India-Pakistan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Pertemuan dilaksanakan di sela rangkaian BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) pada 6–7 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Bagikan