Begini Reaksi Wagub Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Bakal Dibongkar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Juni 2021
Begini Reaksi Wagub Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Bakal Dibongkar

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan menampung usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, akan menjadikan semua usulan sebagai acuan dalam menetapkan keputusan kebijakan jalur sepeda di ibu kota.

"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," ujar Riza di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).

Baca Juga:

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Riza melanjutkan, keputusan jalur sepeda masih terbuka untuk segala kemungkinan baik dilanjutkan ataupun ditiadakan.

Kata dia, pihaknya sejak tahapan uji coba, telah membuka ruang bagi semua kalangan untuk memberikan kritik dan saran.

Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Kendati demikian, mantan anggota DPR ini menuturkan, Pemerintah DKI hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga. Mulai dari para pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan pribadi, hingga transportasi umum.

"Kita akan berikan pelayanan terbaik kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," pungkasnya.

Baca Juga:

Dishub DIY Akan Revitalisasi Jalur Sepeda

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku, pihaknya bakal membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin dan mempelajari jalur khusus sepeda di negara lain.

"Terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah permanen itu nanti dibongkar saja, kami akan studi banding ke beberapa negara, negara di dekat kita," ujar Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6). (Asp)

Baca Juga:

Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin

#Jalur Sepeda #Kapolri #Ahmad Riza Patria
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Penyidik masih mendalami keterkaitan kasus laboratorium gelap di Aceh dengan jaringan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Bagikan