Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menggelontorkan bantuan sebesar Rp 20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Bantuan itu disiapkan agar pemerintah daerah tetap mampu membayar gaji ASN dan PPPK serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan tak kendala dalam pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI meski adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Mengenai apakah Jakarta terdampak atau enggak,
kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Lebih lanjut, Pramono menuturkan, hingga saat ini kewajiban Pemerintah DKI kepada para ASN masih dapat dipenuhi dengan baik meski ada pemotongan DBH.
Baca juga:
Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Bakal Kasih Bantuan Rp 20 Triliun ke Daerah
Alhamdulillah Jakarta hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap ASN-nya, alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik,
urainya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan terdapat 79 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal untuk membiayai belanja pegawainya, terutama gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski ada kendala pembayaran PPPK, pemerintah memastikan tidak ada opsi untuk merumahkan ataupun memberhentikan PPPK akibat persoalan tersebut
Tito Karnavian mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk menutup belanja pegawai di 79 pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp 3,5 triliun hingga Rp 3,7 triliun.
Hingga saat ini, pejabat berwenang baru menyebut beberapa contoh wilayah yang sempat menghadapi tekanan fiskal atau melakukan aksi protes terkait beban belanja pegawai, seperti Kabupaten Lahat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Tidore Kepulauan, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, tetapi belum ada rincian resmi untuk seluruh 79 daerah tersebut. (Asp).
