Bawaslu Temukan Ribuan Kalender Prabowo-Sandi Berlogo Pemkab Sukoharjo

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Maret 2019
Bawaslu Temukan Ribuan Kalender Prabowo-Sandi Berlogo Pemkab Sukoharjo

Kalender Prabowo-Sandi berlogo Pemkab Sukoharjo ditemukan Bawaslu di warung makan Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabulaten Sukoharjo, Senin (25/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo menemukan ribuan kalender kampanye bergambar Prabowo-Sandi dengan logo Pemkab Sukoharjo, Senin (25/3).

Kalender tersebut diamankan di kantor Bawaslu Sukoharjo karena dinilai melanggar aturan KPU terkait Alat Peraga Kampamya (APK) yang mencantumkan logo Pemkab.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Foto: Facebook/Prabowo Subianto

"Kami menemukan kalender itu saat acara kampanye capres-cawapres 02 di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Sabtu kemarin," ujar Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto.

Ia mengatakan ada sebanyak 3.500 lembar kalender bergambar Prabowo-Sandi yang ada logo Pemkab Sukoharjo. Bawaslu Solo juga meminta pada relawan atau pun parpol pengusung Prabowo-Sandi yang menemukan kalender sama agar tidak membagikan ke masyarakat.

"Kami akan mendalami masalah penyebaran kalender ini dengan memimtai keterangan sejumlah saksi," kata dia.

Bawaslu Solo, lanjut dia, juga menemukan kalender itu dipasang disejumlah warung makan dan rumah warga. Kalender yang ditempel itu terpaksa diambil untuk dijadikan materi bahan pemeriksaan.

"Keterangan sementara dari pemilik warung makan yang memasang kalender itu mengaku dikasih relawan. Siap orang itu tidak tahu namanya," kata dia.

Kalender itu disita karena dugaan keterlibatan pemerintah daerah dalam kampanye. Padahal pemerintah dilarang ikut dukung mendukung peserta pemilu.

"Kami akan mengklarifikasi dulu ke Sekda Sukoharjo, apakah pemda benar terlibat atau ada pihak lain yang mencoba menjatuhkan Pemkab. Mengingat bupati Sukoharjo merupakan ketua DPC PDIP Sukoharjo," kata dia.

Bawaslu masih mengklarifikasi masalah penggunaan lambang daerah kepada pemda. Setelah itu baru diambil keputusan apakah UU Pemda atau UU Pemilu belum tahu.

"Yang pasti kalau benar ada dana APBD untuk mencetak kalender bergambar Prabowo-Sandi salah," kata dia.

Ketua DPD PAN Sukoharjo, Sunoto, mengatakan masih menginvestigasi secara internal terkait temuan Bawaslu soal kalender Prabowo-Sandi berlogo Pemkab Sukoharjo. BPN Prabowo-Sandi tidak perbah bikin kalender itu.

Capres Sandiga Uno berkampampanye di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabulaten Sukoharjo, Senin (23/3). (MP/Ismail)
Capres Sandiga Uno berkampampanye di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabulaten Sukoharjo, Senin (23/3). (MP/Ismail)

"Saya sudah cek ke parpol pengusung Prabowo-Sandi, tidak ada yang bikin kalender itu. Kalau relawan juga kurang tahu mengingat jumlah relawan sangat banyak," kata Sunoto.

Sunoto menduga kalender tersebut justru dicetak oleh pihak yang tidak senang terhadap pasangan 02. Kemudian kalender tersebut diedarkan secara masif di berbagai tempat sebagai bentuk kampanye hitam

"Saya berharap Bawaslu bisa menyusut tuntas siapa dalang dibalik pembuat kalender serta mengedarkan ke masyarakat," kata dia

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

#Prabowo-Sandiaga #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan