Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bawaslu Periode 2012-2017 Serahkan Laporan ke Presiden

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 10 April 2017
Bawaslu Periode 2012-2017 Serahkan Laporan ke Presiden

Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 menyampaikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4). (Foto: Humas/Jay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) periode 2012-2017 melaporkan hasil pengawasan pemilihan umum (pemilu) pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4).

Dalam laporannya, Bawaslu menyampaikan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Bawaslu menyerahkan buku hasil laporan pengawas lengkap sejak 2012, pelaksanaan laporan pengawasan Pilkada 2013, kemudian pada tahun 2014 hasil pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan hasil pengawasan pemilihan Presiden serta hasil pengawasan Pilkada serentak tahap pertama pada tahun 2015.

"Dan paling akhir dalam laporan kami adalah hasil pengawasan Pilkada serentak tahap kedua pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin,” kata Muhammad seperti dikutip dari laman Setkab, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Presiden, menurut Muhammad, sempat menanyakan apa tantangan-tantangan Pemilu dan pengawasan Pemilu di 2019 yang akan pertama kali dilakukan secara serentak.

“Kami berlima dan Pak Sekjen sudah menjelaskan dari hasil evaluasi jajaran pengawas Pemilu apa yang perlu untuk mendapat perhatian, termasuk dari pemerintah selain secara internal, apa yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu,” tutur Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 itu.

Prinsipnya, lanjut Muhammad, Presiden mengapresiasi dan menghargai kerja- kerja keras teman-teman pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden berharap ke depan strategi- strategi pengawasan serta berbagai hal terkait dengan penajaman peran fungsi Bawaslu itu bisa ditingkatkan.

“Intinya, sekali lagi beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bawaslu dan seluruh jajarannya atas kinerja, dan profesionalitasnya, independensinya dalam mengawal proses-proses pemilihan ada di Republik ini,” pungkas Muhammad.

#Bawaslu RI #Ketua Bawaslu Muhammad #Pemilu #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan