Bawaslu Periode 2012-2017 Serahkan Laporan ke Presiden

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 10 April 2017
Bawaslu Periode 2012-2017 Serahkan Laporan ke Presiden

Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 menyampaikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4). (Foto: Humas/Jay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) periode 2012-2017 melaporkan hasil pengawasan pemilihan umum (pemilu) pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/4).

Dalam laporannya, Bawaslu menyampaikan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Bawaslu menyerahkan buku hasil laporan pengawas lengkap sejak 2012, pelaksanaan laporan pengawasan Pilkada 2013, kemudian pada tahun 2014 hasil pengawasan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan hasil pengawasan pemilihan Presiden serta hasil pengawasan Pilkada serentak tahap pertama pada tahun 2015.

"Dan paling akhir dalam laporan kami adalah hasil pengawasan Pilkada serentak tahap kedua pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin,” kata Muhammad seperti dikutip dari laman Setkab, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Presiden, menurut Muhammad, sempat menanyakan apa tantangan-tantangan Pemilu dan pengawasan Pemilu di 2019 yang akan pertama kali dilakukan secara serentak.

“Kami berlima dan Pak Sekjen sudah menjelaskan dari hasil evaluasi jajaran pengawas Pemilu apa yang perlu untuk mendapat perhatian, termasuk dari pemerintah selain secara internal, apa yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu,” tutur Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 itu.

Prinsipnya, lanjut Muhammad, Presiden mengapresiasi dan menghargai kerja- kerja keras teman-teman pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden berharap ke depan strategi- strategi pengawasan serta berbagai hal terkait dengan penajaman peran fungsi Bawaslu itu bisa ditingkatkan.

“Intinya, sekali lagi beliau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bawaslu dan seluruh jajarannya atas kinerja, dan profesionalitasnya, independensinya dalam mengawal proses-proses pemilihan ada di Republik ini,” pungkas Muhammad.

#Bawaslu RI #Ketua Bawaslu Muhammad #Pemilu #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan