Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024
Komisioner Bawaslu, Herwyn JH Malonda. (Foto: Bawaslu RI)
MerahPutih.com- Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diprediksi bakal ketat karena banyak peserta yang berpotensi ikut berpartisipasi.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda menyatakan, kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin.
Baca Juga:
Pasalnya, dia melihat gelaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 memiliki kerawanan dari sisi keamanan.
Menurutnya, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa menjadi tak kondusif akibat tidak suksesnya gelaran Pemilu dan Pemilihan 2024.
"Maka dari itu kita (Bawaslu) harus mengoptimalkan pencegahan dan tugas kita diawal harus melakukan pencegahan," ujar Herwyn, Jumat (29/7).
Dia menjelaskan pengawas pemilu harus bisa menciptakan kondisi yang stabil. Dimana masyarakat bisa terpuaskan atau minimal masyarakat bisa bersandar terhadap kerja-kerja Bawaslu melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan.
Baca Juga:
Sebab, lanjut Herwyn, kalau masyarakat tidak puas dengan proses maupun hasil keputusan penyelenggara pemilu, masyarakat bisa masuk ke ranah penegakan hukumnya.
Dia mengharapkan masyarakat tidak lantas masuk pada dimensi mobilisasi massa, ranah politik, serta melancarkan gelombang protes yang tidak didasari aturan.
"Bisa saja ada (protes) bergelombang sampai menimbulkan masalah bergunung-gunung," ungkap dia.
Ini ibarat bola salju yang turun dari atas yang lama kelamaan membesar jadi akan berakhir di Pemilu 2024. Ia mendesak anak buahnya untuk mencegah potensi itu dari awal agar tak membesar terus sampai pilkada pada November 2024.
"Tugas Bawaslu memastikan dan menciptakan keadilan pemilu," imbuhnya. (Knu)
Baca Juga:
Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara