Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta semua kalangan harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk menghadapi Pemilu Serentak 2024.
"Politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum, sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin prorakyat," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021, di Kota Ternate, Selasa (5/10).
Baca Juga:
Gerindra Pilih 15 Mei 2024 Jadi Hari Pemungutan Suara Pemilu
Selain itu, pentingya keterlibatan masyarakat, pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat.
Bawaslu telah melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat terutama kalangan generasi muda dalam mengawasi pemilu, salah satunya SKPP, sehingga diharapkan setelah mengikuti SKPP para peserta akan menjadi pemilih yang berkarakter serta peserta SKPP akan menjadi pelopor pemilu yang berkualitas.
Ia menekankan pentingnya, keterlibatan aktif masyarakat secara luas dalam membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Program SKPP yang dicanangkan Bawaslu RI harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
"Ke depannya peserta SKPP diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memberi informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu," katanya.
Selain SKPP, Bawaslu di daerah, kata Ratna Dewi, juga bisa menginisiasi kegiatan lain, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, atau kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, partai politik bahkan ormas.
"Sosialisasi tentang penanganan pelanggaran kenapa penting, karena kita berharap Pemilu 2024 masyarakat bisa lebih berperan aktif ikut dalam pengawasan, sehingga hasil pemilu kita bisa lebih berkualitas," katanya.
Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda pemilih yang memiliki idealisme yang berkualitas untuk membantu menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia.
"Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi kemahasiswaan," ujarnya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024
