Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu mengaku ada problematika di Peraturan KPU nomor 6 karena tidak mengatur secara konkret jenis sanksi administrasi terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para peserta Pilkada atau calon kepala daerah (Cakada).
"Kalau tidak ada jenis sanksi administrasi ini bertentangan dengan asas legalitas dengan pengenaan sanksi karena kita tidak bisa menghukum seseorang tanpa ada peraturan yang mengatur sebelumnya," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.
Badan Pengawas Pemilu menyebutkan perlunya sanksi tegas dan konkret bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Sehingga, perlu dilakukan perbaikan agar sanksi tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang diatur PKPU nomor 6 2020.
Baca Juga:
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
"Ini lebih konkret kan, misalnya sanksi administrasi ke dalam undang-undang pemilihan kan tegas pembatalan sebagai calon, misalnya pelanggaran terhadap politik uang yang terstruktur sistematis dan masif sanksinya jelas pembatalan," katanya dikutip Kantor Berita Antara.
Ratna menegaskan, pihaknya tidak akan akan lempar tanggung jawab jika ditemuka adanya pelanggaran pidana dalam pilkada serentak dan meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada Kementerian dalam negeri maupun Satgas COVID-19 sesuai wewenang penanganannya.
"Tentu kami akan melakukan koordinasi dalam penanganan pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang berada di luar ranah wilayah pemilihan. Nanti kalau terkait dengan pelanggaran hukum lainnya akan kami teruskan kepada kepolisian," ujarnya.
Baca Juga:
Perintah Luhut Kendalikan Pandemi COVID-19 di 9 Provinsi
