Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juli 2024
Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024

Sarana penunjang penyediaan air bersih di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerajaan Umum mengklaim Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI dengan persiapan maksimal, termasuk pasokan air.

Air bersih siap minum sudah dipastikan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku, yang menjadi pusat ibu kota nusantara, sudah bisa dinikmati pada akhir Juli 2024.

"Tes pengaliran air pada sarana penyediaan air bersih sudah dilakukan, tidak ada kendala untuk mengalirkan air bersih ke Kota Nusantara," jelas Pelaksana tugas Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Penajam, Kalimantan Timur, Rabu (24/7).


Tes pengaliran air dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju tempat penyediaan air bersih (reservoir) induk ibu kota negara baru Indonesia yang berada di titik tertinggi.

Baca juga:

Istana Pastikan Jokowi Berkantor di IKN Mulai 28 Juli


"Tes pengaliran itu dilakukan Sabtu (20/7) sampai Senin (22/7) dini hari," kata Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI itu.

Pada akhir Juli 2024 ditargetkan sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku, dan sudah dapat beroperasi penuh melayani air bersih persil dan gedung di Kota Nusantara.

SPAM Sepaku terdiri atas IPA kapasitas 300 liter per detik, serta pipa transmisi sepanjang 16 kilometer, reservoir dan pipa distribusi sepanjang 22 kilometer.


SPAM Sepaku pada tahap satu ditargetkan melayani sejumlah gedung, di antaranya Kantor Kepresidenan dan Istana Negara, serta Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Gedung Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) dan empat gedung kementerian koordinator.

Baca juga:

Proyek IKN Menuai Kontroversi, Pengamat Anggap Bentuk Kepedulian



Kemudian melayani rumah tapak jabatan menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN), gedung pameran (galeri), gelanggang terbuka (amphiteather), serta kebutuhan rumah sehari-hari (service area) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Setelah tes pengaliran air, selanjutnya dilakukan pengurasan sistem jaringan dan pengawasan kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air bersih sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Pengecekan kualitas air terus dilakukan sebelum masuk reservoir, karena air bersih yang dialirkan menuju Kota Nusantara tersebut, dari keran bisa langsung diminum dan diharapkan segara bisa dimanfaatkan. (*)

#IKN Nusantara #Ibu Kota Nusantara #Ibu Kota #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Bagikan