Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juli 2024
Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024

Sarana penunjang penyediaan air bersih di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerajaan Umum mengklaim Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI dengan persiapan maksimal, termasuk pasokan air.

Air bersih siap minum sudah dipastikan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku, yang menjadi pusat ibu kota nusantara, sudah bisa dinikmati pada akhir Juli 2024.

"Tes pengaliran air pada sarana penyediaan air bersih sudah dilakukan, tidak ada kendala untuk mengalirkan air bersih ke Kota Nusantara," jelas Pelaksana tugas Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Penajam, Kalimantan Timur, Rabu (24/7).


Tes pengaliran air dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju tempat penyediaan air bersih (reservoir) induk ibu kota negara baru Indonesia yang berada di titik tertinggi.

Baca juga:

Istana Pastikan Jokowi Berkantor di IKN Mulai 28 Juli


"Tes pengaliran itu dilakukan Sabtu (20/7) sampai Senin (22/7) dini hari," kata Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI itu.

Pada akhir Juli 2024 ditargetkan sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku, dan sudah dapat beroperasi penuh melayani air bersih persil dan gedung di Kota Nusantara.

SPAM Sepaku terdiri atas IPA kapasitas 300 liter per detik, serta pipa transmisi sepanjang 16 kilometer, reservoir dan pipa distribusi sepanjang 22 kilometer.


SPAM Sepaku pada tahap satu ditargetkan melayani sejumlah gedung, di antaranya Kantor Kepresidenan dan Istana Negara, serta Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Gedung Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) dan empat gedung kementerian koordinator.

Baca juga:

Proyek IKN Menuai Kontroversi, Pengamat Anggap Bentuk Kepedulian



Kemudian melayani rumah tapak jabatan menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN), gedung pameran (galeri), gelanggang terbuka (amphiteather), serta kebutuhan rumah sehari-hari (service area) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Setelah tes pengaliran air, selanjutnya dilakukan pengurasan sistem jaringan dan pengawasan kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air bersih sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Pengecekan kualitas air terus dilakukan sebelum masuk reservoir, karena air bersih yang dialirkan menuju Kota Nusantara tersebut, dari keran bisa langsung diminum dan diharapkan segara bisa dimanfaatkan. (*)

#IKN Nusantara #Ibu Kota Nusantara #Ibu Kota #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Bagikan