Banyaknya Kader PSI Masuk Organisasi Naungan Kemenhut Dinilai Bertentangan dengan Keinginan Prabowo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 11 Maret 2025
Banyaknya Kader PSI Masuk Organisasi Naungan Kemenhut Dinilai Bertentangan dengan Keinginan Prabowo

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat memberikan sambutan pada Hari Bakti Rimbawan 2025 di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar, Bogor, Jumat (28/2/2025). (ANTARA/HO/Kemenhut RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik, Jerry Massie, menilai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, yang memasukkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran dan penataan birokrasi yang lebih ringkas. Selain itu, Raja Juli Antoni juga dianggap tidak sejalan dengan teladan yang diberikan oleh Prabowo Subianto.

"Raja Juli Antoni secara sengaja mengangkat 11 kader PSI, dan tindakan ini melanggar program efisiensi anggaran di Kementerian LHK," ujar Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S) ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/3).

Baca juga:

Raja Juli Dikritik Jadikan Kemenhut Sebagai 'Kementerian Solidaritas Hutan Indonesia'

Jerry Massie berpendapat bahwa kebijakan yang melibatkan banyak kader PSI di KLHK mencoreng nama Presiden Prabowo Subianto. "Ini sangat kental dengan praktik nepotisme," tegasnya.

Jerry Massie mendesak Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan tersebut. "Presiden Prabowo Subianto dapat membatalkan penempatan 11 kader PSI di Kementerian Kehutanan," jelas Jerry Massie.

Sebagai informasi, sejumlah kader PSI tercatat masuk dalam tim pengurus FOLU Net Sink 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025.

Baca juga:

Arif Rahman Kritik Menhut Raja Juli: Jangan Serampangan Kelola Lahan 20 Juta Hektar

Mereka antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.

Kemudian, Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.

Sementara itu, Raja Juli Antoni sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.

#Raja Juli Antoni #Menteri Kehutanan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Indonesia
Modus 'Pencucian Kayu' di APL Terbongkar, 12 Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumut
Kemenhut telah mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melakukan pelanggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Modus 'Pencucian Kayu' di APL Terbongkar, 12 Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumut
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Indonesia
Banjir Bandang Sumatera Bawa Batang Pohon, Menhut Akui Ada Kesalahan Kelola Lingkungan
Perhatian publik yang kini tertuju pada kejadian bencana tersebut merupakan momentum penting untuk melakukan introspeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Banjir Bandang Sumatera Bawa Batang Pohon, Menhut Akui Ada Kesalahan Kelola Lingkungan
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli telah mengutus eselon satunya turun langsung ke tanah Papua untuk berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Indonesia
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan,” kata Raja Juli.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Bagikan