Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik, Jerry Massie, menilai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, yang memasukkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran dan penataan birokrasi yang lebih ringkas. Selain itu, Raja Juli Antoni juga dianggap tidak sejalan dengan teladan yang diberikan oleh Prabowo Subianto.
"Raja Juli Antoni secara sengaja mengangkat 11 kader PSI, dan tindakan ini melanggar program efisiensi anggaran di Kementerian LHK," ujar Direktur Eksekutif Politic and Public Policy Studies (P3S) ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/3).
Baca juga:
Raja Juli Dikritik Jadikan Kemenhut Sebagai 'Kementerian Solidaritas Hutan Indonesia'
Jerry Massie berpendapat bahwa kebijakan yang melibatkan banyak kader PSI di KLHK mencoreng nama Presiden Prabowo Subianto. "Ini sangat kental dengan praktik nepotisme," tegasnya.
Jerry Massie mendesak Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan tersebut. "Presiden Prabowo Subianto dapat membatalkan penempatan 11 kader PSI di Kementerian Kehutanan," jelas Jerry Massie.
Sebagai informasi, sejumlah kader PSI tercatat masuk dalam tim pengurus FOLU Net Sink 2030 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025.
Baca juga:
Arif Rahman Kritik Menhut Raja Juli: Jangan Serampangan Kelola Lahan 20 Juta Hektar
Mereka antara lain Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Kemudian, Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Sementara itu, Raja Juli Antoni sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
