Banyak PNS Bolos, Djarot Bakal Beri Sanksi Tegas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 04 Juli 2017
Banyak PNS Bolos, Djarot Bakal Beri Sanksi Tegas

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku heran dengan tingkah PNS Pemprov DKI yang membolos masuk kerja di hari pertama usai libur Lebaran 2017.

Ia pun menegaskan akan memberi sanksi tegas atas tindakan indisipliner itu.

Djarot menilai masa libur 10 hari sudah cukup panjang untuk merayakan Idulfitri 1438 Hijriah, bersilaturahmi hingga berlibur.

Namun, sangat disayangkan jika masih ada PNS yang membolos.

"Saya heran, sudah diberi 10 hari libur, apa masih kurang? Apa perlu 15 hari, 30 hari? Saya aja 10 hari bingung mau ngapain," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/7).

Mantan Wali Kota Blitar itu pun mencurahkan perasaannya manakala harus bekerja dengan memangkas hari libur.

"Kalau bilang capek, letih, seharusnya selesai Lebaran, semakin semangat kerja," tandasnya.

Sebelumnya dilaporkan, ribuan PNS DKI mangkir hari pertama masuk kerja. Akibatnya, mereka akan menerima sangsi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) satu bulan. (Fdi)

Baca berita terkait Djarot lainnya di: Pemindahan Ibu Kota Negara, Djarot: Tidak Semudah Itu

#Djarot Saiful Hidayat #PNS #Lebaran 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Polisi menangkap pensiunan PNS Sragen, yang terlibat kasus prostitusi di Gunung Kemukus. Kasus ini melibatkan empat korban.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Indonesia
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Peringatan ini sempat dihentikan setelah wafatnya Presiden Soekarno pada tahun 1970
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Indonesia
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ASN sedang dalam pembahasan di Badan Keahlian DPR RI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Mei 2025
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
ASN yang sedang sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas khusus tidak diwajibkan mengikuti aturan ini setiap Rabu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
Indonesia
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Adapun ASN yang wajib mematuhi kebijakan ini meliputi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
ASN DKI Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu, Kondisi Tertentu Dikecualikan
Indonesia
Djarot, Ribka Tjiptaning, hingga Oegroseno Hadir di Sidang Hasto
Keluarga, sahabat, dan para kader PDIP memberikan dukungan dan semangat kepada Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Djarot, Ribka Tjiptaning, hingga Oegroseno Hadir di Sidang Hasto
Indonesia
Menteri PANRB Instruksikan PPK Pantau ASN, Jangan Coba-Coba Bolos Setelah Libur Panjang!
Penegakan disiplin terkait kehadiran dan jam kerja ASN didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Angga Yudha Pratama - Selasa, 08 April 2025
Menteri PANRB Instruksikan PPK Pantau ASN, Jangan Coba-Coba Bolos Setelah Libur Panjang!
Indonesia
PPPK Pemkot Solo Protes soal TPP yang Diterima Tak 100 Persen
PPPK Pemkot Solo mengajukan protes soal TPP yang diterima tak mencapai 100 persen.
Soffi Amira - Kamis, 13 Maret 2025
PPPK Pemkot Solo Protes soal TPP yang Diterima Tak 100 Persen
Indonesia
DPR Dukung Pemerintah Cari Lulusan Baru Untuk Pemenuhan dan Penempatan ASN Tahun 2025
Seleksi itu berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memperioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Maret 2025
DPR Dukung Pemerintah Cari Lulusan Baru Untuk Pemenuhan dan Penempatan ASN Tahun 2025
Indonesia
Jam Kerja ASN DKI Disesuaikan Selama Ramadan, Senin - Kamis Pulang Jam 3 Sore
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Ramadan 1446 Hijriah sesuai dengan pedoman dari Keputusan Menteri Agama.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Februari 2025
Jam Kerja ASN DKI Disesuaikan Selama Ramadan, Senin - Kamis Pulang Jam 3 Sore
Bagikan