Banyak PNS Bolos, Djarot Bakal Beri Sanksi Tegas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 04 Juli 2017
Banyak PNS Bolos, Djarot Bakal Beri Sanksi Tegas

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku heran dengan tingkah PNS Pemprov DKI yang membolos masuk kerja di hari pertama usai libur Lebaran 2017.

Ia pun menegaskan akan memberi sanksi tegas atas tindakan indisipliner itu.

Djarot menilai masa libur 10 hari sudah cukup panjang untuk merayakan Idulfitri 1438 Hijriah, bersilaturahmi hingga berlibur.

Namun, sangat disayangkan jika masih ada PNS yang membolos.

"Saya heran, sudah diberi 10 hari libur, apa masih kurang? Apa perlu 15 hari, 30 hari? Saya aja 10 hari bingung mau ngapain," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/7).

Mantan Wali Kota Blitar itu pun mencurahkan perasaannya manakala harus bekerja dengan memangkas hari libur.

"Kalau bilang capek, letih, seharusnya selesai Lebaran, semakin semangat kerja," tandasnya.

Sebelumnya dilaporkan, ribuan PNS DKI mangkir hari pertama masuk kerja. Akibatnya, mereka akan menerima sangsi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) satu bulan. (Fdi)

Baca berita terkait Djarot lainnya di: Pemindahan Ibu Kota Negara, Djarot: Tidak Semudah Itu

#Djarot Saiful Hidayat #PNS #Lebaran 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Polisi menangkap pensiunan PNS Sragen, yang terlibat kasus prostitusi di Gunung Kemukus. Kasus ini melibatkan empat korban.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Indonesia
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Peringatan ini sempat dihentikan setelah wafatnya Presiden Soekarno pada tahun 1970
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
PDI Perjuangan Desak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta, Bukan Fiksi Penguasa
Indonesia
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ASN sedang dalam pembahasan di Badan Keahlian DPR RI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Mei 2025
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
ASN yang sedang sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas khusus tidak diwajibkan mengikuti aturan ini setiap Rabu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto
Bagikan