Banyak Manuver, Pengamat Sarankan Jokowi Prioritaskan KIK untuk Isi Kabinet

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 29 Juni 2019
Banyak Manuver, Pengamat Sarankan Jokowi Prioritaskan KIK untuk Isi Kabinet

Jokowi-Amin. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menyarankan agar calon Presiden dan calon wakil presiden terpilih Jokowi-Amin memprioritaskan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk mengisi pos-pos menteri di kabinet.

"Sudah selayaknya Jokowi-Ma'ruf memprioritaskan anggota koalisi untuk menempati pos-pos di dalam kabinet. Hal ini sangat penting mengingat kerja-kerja yang telah dilakukan oleh partai koalisi selama hampir 10 bulan," kata Arfianto seperti dilansir Antara, Sabtu (29/6).

Anto menilai, sejak penetapan hasil rekapitulasi Pileg dan Pilpres 2019, terjadi manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi seperti Partai Demokrat dan PAN untuk merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu menurut dia sesuatu yang lumrah terjadi jika kedua partai tersebut akan merapat ke koalisi Jokowi-Maaruf Amin, dengan berharap akan mendapatkan posisi dalam kabinet ke depan.

Sembilan Sekjen Partai Koalisi Pendukung Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di KPU. (Foto: MP/Fadhli)
Sembilan Sekjen Partai Koalisi Pendukung Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di KPU. (Foto: MP/Fadhli)

Baca Juga: Sibuk, Prabowo-Sandi Dikabarkan Tak Akan Hadiri Penetapan Pemenang Pemilu

Namun, Anto mengingatkan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak, maka proses kerja tim kampanye pemenangan partai dalam Pileg dan Pilpres berjalan secara bersamaan.

"Oleh karena itu penentuan formasi kursi di kabinet harus proporsional melihat perolehan suara partai politik dalam Pileg 2019," ujarnya.

Dia mencontohkan PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan jatah lebih dari dua kursi di kabinet karena perolehan suara mereka dalam Pileg 2019.

Menurut dia, mesin partai keempat parpol tersebut bergerak, selain memenangkan suara di dapil, mereka juga bergerak memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Kanalisasi kepentingan relawan non-partai, selain partai politik, yang tidak dapat dipungkiri adalah kerja-kerja relawan untuk memenangkan Jokowi-Maaruf Amin. Seperti yang telah dilakukan pada Pemilu 2014, maka relawan juga harus diperhatikan untuk mendukung kerja-kerja kabinet Jokowi-Maaruf Amin selama lima tahun ke depan," katanya.

Selain itu dia mengatakan, komitmen anti-korupsi sungguh penting dipegang pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menentukan kabinetnya.

Menurut dia, karena walaupun partai politik mendapatkan jatah kursi di kabinet, mereka juga diharapkan mendelegasikan perwakilannya yang memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi. (*)

Baca Juga: Tensi Politik Indonesia Belum Mereda

#Joko Widodo #Pilpres 2019 #Kabinet Kerja #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan