Banyak Calegnya Berasal dari Purnawirawan TNI-Polri, PKS Pede Kuasai Parlemen

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 14 Agustus 2023
Banyak Calegnya Berasal dari Purnawirawan TNI-Polri, PKS Pede Kuasai Parlemen

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Memberikan Amanat Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia. Foto: Humas PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Partai politik peserta Pemilu 2024 terus mematangkan mesinnya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, para calon anggota legislatif (caleg) anyarnya banyak yang berasal dari kalangan purnawirawan TNI / Polri.

Baca Juga:

PKS Harap Anies Umumkan Bacawapres Bulan Ini

Menurut Ahmad Syaikhu, saat ini telah bergabung lebih dari 45 orang Purnawirawan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dari TNI POLRI dengan PKS.

Tentunya kehadiran para jenderal dalam barisan PKS ini semakin memperkuat PKS dan menambah optimisme bahwa raihan suara PKS akan melonjak pada Pemilu 2024 nanti.

“Insya Allah telah bergabung jenderal-jenderal dari TNI Polri dengan barisan PKS. Kita semakin yakin bahwa ke depan PKS akan semakin baik dan perolehan suara kita akan melonjak pada pemilu 2024 nanti,” kata Syaikhu dalam keteranganya di Lampung yang dikutip, Senin (14/8).

Baca Juga:

Bakal Cawapres Mengerucut ke AHY, PKS Pasrahkan ke Anies

Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menegaskan tingginya elektabilitas partai juga ditandai dengan semakin banyak dan beragamnya kalangan masyarakat yang tertarik hingga masuk ke PKS.

"Seperti halnya mantan perwira menengah dan tinggi purnawirawan TNI-Polri, yang resmi bergabung dengan PKS,"ungkap dia.

Selain itu, Ahmad Mufti Salim menjelaskan, dengan semakin tingginya daya terima masyarakat, PKS optimistis dapat mencanangkan calon keterwakilan di parlemen.

“Dengan persiapan yang maksimal, kami yakin PKS mampu meraih hasil maksimal di Pemilu 2024,” tukasnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS Beri Sinyal Dukung AHY Jadi Cawapres Anies

#PKS #TNI-Polri #Calon Legislatif
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan