Bansos Dinilai Jadi Panggung Politik Pemerintah Pusat dan Daerah

Merahputih.com - Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menduga ada ketidakompakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos).

Trubus berujar, hal ini menimbulkan adanya ego sektoral antar pusat dan daerah sehingga menyebabkan penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak menjadi tidak efektif.

Baca Juga

Sandiaga Uno Khawatir 'Cash Flow' UMKM Tergerus Gegara COVID-19

"Jadi bansos-bansos ini menjadi panggung politik antara pihak-pihak dari pemerintah pusat dan pemprov," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5).

Selain ego sektoral, penyaluran bansos tidak berjalan baik juga disebabkan karena persoalan data yang belum di-update hingga birokrasi yang berbelit. Akibatnya, masyarakat di lapagan menjadi bingung.

"Soal pendataan itu perlu diupdate lagi. Birokrasi juga awalnya (masyarakat) KTP DKI yang bisa menerima, kemudian ditambah lagi non DKI. Akhirnya bantuan harus nunjukkan KTP, birokrasi ini membuat penerima bingung," ucap dia.

Seharusnya ada kekompakan antara daaerah dan pusat. "Harusnya saling sinergi,kolaboratif, kerja sama. Tapi ini menunjukkan ego sektoral, hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan harmonis," imbuh Trubus.

Untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus corona, bansos yang disalurkan kepada masyarakat terdampak menjadi hal yang penting.

Apalagi, masa pandemi corona di Indonesia tidak diketahui kapan akan berakhir. "Harusnya saat pandemi ini, kesempatan mereka melepaskan kepentingan politiknya masing-masing, balaikota dengan istana. Tidak dijadikan panggung politik oleh berbagai pihak," ucap dia.

Baca Juga

Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal

Selain persoalan data, pemberian bansos dalam bentuk sembako ini juga rawan penyimpangan dengan diselewengkan oleh oknum RT/RW dan diutamakan untuk keluarga dekatnya. Karena itu, dia mengusulkan agar bansos diberikan dalam bentuk tunai saja.

"Usul saya, bansos itu diberikan secara tunai saja. By name by address. Kalau pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta, diberikan dengan pola khusus," tuturnya. (Knu)